“There will be parties who will have opinions and seems to have a certain degree of power. Regardless of these parties, the Consultant (Tridaya Advisory) strongly suggest that the Company (Inpex Masela) is consistent in maintaining the line of communication only with those who have official authority,” tulis Tridaya Advisory.
Tentu saja upaya Tridaya Advisory itu bukan hanya mengerdilkan peran dan fungsi Kemenko Kemaritiman, tetapi juga sudah merupakan upaya pembodoh-bodohan kepada rakyat. Sebab, dalam struktur pemerintahan Presiden Jokowi dengan jelas di sebutkan, bahwa kementerian ESDM berada di bawah Kemenko Maritim dan Sumber Daya. Artinya apapun yang menjadi “hajatan” Kementerian ESDM haruslah dikoordinasikan secara matang kepada Kemenko Kemaritiman. Sayangnya, justru hal ini tidak dilakukan oleh Sudirman Said.
Hal lain yang menjadi temuan publik adalah adanya invoice pembayaran jasa konsultasi dari Inpex kepada Tridaya Advisory pada periode 28 Agustus - 27 November 2015 sebesar Rp 1,425 Miliar. Dalam invoice tersebut ditandatangani oleh Arief T. Surowidjojo yang mewakili Tridaya Advisory.
Arief T. Surowidjojo adalah pengacara yang punya peran dalam megaskandal Bank Century. Arief merupakan pengacara Sri Mulyani, mantan Menkeu RI dan mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), yang menyetujui bailout untuk Bank Century pada November 2008, total Rp 6,7 Triliun.
Selain beberapa temuan tersebut, ada lagi temuan lain yang juga dapat menambah keyakinan publik bahwa “energi dan semangat” Sudirman Said untuk menggolkan metode offshore (di laut) sepertinya memang hanya lebih menguntungkan pihak asing dan “kelompoknya” saja. Yakni, adanya bercokol “orang Inpex” di dalam lingkungan Kementerian ESDM sebagai Staf Ahli Menteri ESDM yang membawahi bidang Mineral dan Energi, yaitu Farchad Mahmud. Dan lagi-lagi publik akan kaget ketika mengetahui bahwa Farchad Mahmud juga pernah terlibat sebagai sebagai staf UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto.
Dan dari sejumlah temuan tersebut di atas, maka jangan salahkan jika publik nantinya ada yang menyimpulkan bahwa boleh jadi “Energi Sudirman Dari Mafia”, bisa disingkat menjadi “ESDM”. Kalau bukan dari mafia lalu mengapa begitu sangat “berenergi” melawan kehendak masyarakat Maluku yang secara terang benderang menghendaki pembangunan Kilang Blok Masela secara onshore (di darat)? Dan diyakini, "energi" Sudirman ini dengan sendirinya akan berkurang dan bahkan hilang apabila ia tak lagi di ESDM.
Dan semoga Presiden Jokowi tidak menjadi pihak yang ikut memberi “energi” kepada Sudirman Said dalam menggolkan metode offshore (di laut)! Amiinn.!!!