Tentang BBM, Jika Hal Ini Mampu Dilaksanakan Maka Rakyat Tak Menyesal Memilih Jokowi-JK

Rizal Ramli berpandangan, sejauh ini relatif tidak tidak ada kegiatan eksplorasi baru. “Hal ini disebabkan belum apa-apa pengusaha sudah dikenai pajak,” lontarnya.

Seharusnya, kata anggota panel ekonomi di badan dunia (PBB) ini, pajak hendaknya baru diberlakukan jika menghasilkan minyak. “Tidak mengherankan bila iklim bisnis migas di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia,” katanya.

Kelima, lanjut Rizal Ramli, benahi birokrasinya. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), BP Migas harus dibubarkan. Karena itu harus dibentuk badan baru yang transparan, efisien dan bersih dari KKN.

Serta yang keenam, Rizal Ramli menaruh harapan agar Pemerintahan Jokowi-JK dapat mendorong diversifikasi energi dari fosil ke sumber-sumber energi terbarukan. Antara lain gas, angin, hidro, geothermal, matahari dan lainnya.

“Jika langkah-langkah terobosan itu dilakukan, saya yakin kita bisa banyak berhemat,” tegasnya.

Dan langkah-langkah tersebut, menurut Rizal Ramli, akan semakin sukses jika dapat diikuti dengan keseriusan menghapus KKN dan inefisiensi di listrik, anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp.230 Triliun.

Sosok mantan aktivis yang pernah dibui karena melawan keras rezim Orde Baru ini menegaskan, pemerintah jangan mau gampangnya saja. “Setiap ada masalah di APBN, langsung menaikkan harganya. Cara-cara seperti itu hanya mengorbankan rakyat,” lontar Rizal Ramli.

Sehingga itu, Rizal Ramli berharap agar Pemerintah baru dapat segera fokus mengerjakan dulu PR (Pekerjaan Rumah) yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. “Dan jangan terlalu sibuk dengan hal-hal hilir. Soal upah buruh, subsidi listrik, dan (kenaikan) bahan bakar minyak, misalnya, (itu) bisa diselesaikan dengan membenahi di sisi hulunya,” pungkasnya.

Dan tentu saja, jika semua ide terobosan Rizal Ramli tentang pengelolaan migas (BBM) ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-JK, maka rakyat tentu saja takkan menyesal telah memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden.