Tentang BBM, Jika Hal Ini Mampu Dilaksanakan Maka Rakyat Tak Menyesal Memilih Jokowi-JK

[caption id="attachment_320820" align="alignnone" width="600" caption="Ilustrasi/Desain repro: Abdul Muis Syam"][/caption]

APABILA Jokowi-JK memang benar-benar serius ingin menjalankan pemerintahan barunya untuk kepentingan rakyat dan kemajuan negara ini, khususnya di bidang pengelolaan migas (BBM: Bahan Bakar Minyak), maka Pemerintahan Jokowi-JK hendaknya tidak memandang sebelah mata sejumlah gagasan dari sejumlah pihak, termasuk adanya ide-ide terobosan yang ditawarkan oleh Dr. Rizal Ramli.

Menurut mantan Menteri Keuangan ini, RAPBN 2105 sangat sepi dari stimulus, apalagi terobosan. Olehnya itu, pemerintah baru harus berani mengambil kebijakan terobosan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan negara ini melalui pengelolaan migas.

“Khusus soal subsidi bahan bakar minyak, misalnya, ada sejumlah langkah cerdas (terobosan) yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM, (sebab BBM) yang pasti menambah berat beban rakyat,” ujar Rizal Ramli dalam sebuah diskusi bertema “Membedah RAPBN 2015”, di Press Room DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Kebijakan dan terobosan tentang migas (BBM) seperti apakah itu yang dimaksud oleh sosok yang juga pernah menjabat Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini?

Mengenai subsidi BBM, Rizal Ramli menyakini ada sejumlah solusi lain yang lebih cerdas sebagai terobosan penting dibanding dengan hanya menaikkan harganya.

Terobosan itu antara lain, pertama, Pemerintahan Jokowi-JK harus berani memberantas mafia migas yang telah merugikan negara minimal US$1 Miliar tiap tahun.

Kedua, pemerintah baru sebaiknya segera membangun tiga kilang baru masing-masing berkapasitas 200.000 barel. Langkah dan terobosan ini, menurut hitung-hitungan Rizal Ramli, adalah dapat menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50 persen.

Ketiga, menurut Rizal Ramli selaku ekonom senior ini, pemerintahan Jokowi-JK diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi BBM dengan cara menekan cost-recovery yang saat ini mencapai US$32 Miliar per tahun. “Tidak masuk akal lifting turun 40 persen, tapi cost-recovery justru naik hingga 200 persen,” lontar Rizal Ramli geleng-geleng kepala.

Menurut tokoh yang selalu tampil menolak kenaikan BBM ini, dengan menekan 20 persen cost recovery saja berarti terjadi penghematan US$ 6,4 Miliar pertahun, atau setara dengan sekitar Rp.72 Triliun.

Dan yang keempat, Rizal Ramli berharap agar pemerintahan Jokowi-JK dapat menata dan memperbaiki iklim usaha di sektor migas, khususnya di bidang eksplorasi, sudah banyak konsesi yang dibagi-bagi secara tidak transparan dan lebih cenderung hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara monopoli.

Rizal Ramli berpandangan, sejauh ini relatif tidak tidak ada kegiatan eksplorasi baru. “Hal ini disebabkan belum apa-apa pengusaha sudah dikenai pajak,” lontarnya.

Seharusnya, kata anggota panel ekonomi di badan dunia (PBB) ini, pajak hendaknya baru diberlakukan jika menghasilkan minyak. “Tidak mengherankan bila iklim bisnis migas di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia,” katanya.

Kelima, lanjut Rizal Ramli, benahi birokrasinya. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), BP Migas harus dibubarkan. Karena itu harus dibentuk badan baru yang transparan, efisien dan bersih dari KKN.

Serta yang keenam, Rizal Ramli menaruh harapan agar Pemerintahan Jokowi-JK dapat mendorong diversifikasi energi dari fosil ke sumber-sumber energi terbarukan. Antara lain gas, angin, hidro, geothermal, matahari dan lainnya.

“Jika langkah-langkah terobosan itu dilakukan, saya yakin kita bisa banyak berhemat,” tegasnya.

Dan langkah-langkah tersebut, menurut Rizal Ramli, akan semakin sukses jika dapat diikuti dengan keseriusan menghapus KKN dan inefisiensi di listrik, anggaran yang dihemat bisa mencapai Rp.230 Triliun.

Sosok mantan aktivis yang pernah dibui karena melawan keras rezim Orde Baru ini menegaskan, pemerintah jangan mau gampangnya saja. “Setiap ada masalah di APBN, langsung menaikkan harganya. Cara-cara seperti itu hanya mengorbankan rakyat,” lontar Rizal Ramli.

Sehingga itu, Rizal Ramli berharap agar Pemerintah baru dapat segera fokus mengerjakan dulu PR (Pekerjaan Rumah) yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. “Dan jangan terlalu sibuk dengan hal-hal hilir. Soal upah buruh, subsidi listrik, dan (kenaikan) bahan bakar minyak, misalnya, (itu) bisa diselesaikan dengan membenahi di sisi hulunya,” pungkasnya.

Dan tentu saja, jika semua ide terobosan Rizal Ramli tentang pengelolaan migas (BBM) ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-JK, maka rakyat tentu saja takkan menyesal telah memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden.