Taruhlah misalnya memang subsidi BBM yang dipandang amat membebani negara hingga dianggap APBN berpotensi jebol, tetapi bukan berarti langkah penanganan masalahnya hanya terletak pada satu cara. Pemerintah harusnya bisa bekerja kreatif mencari solusi lain, jangan hanya dengan menaikkan harganya, sebab bukan di situ letak “sakitnya”.
Sebaiknya pemerintah tak perlu pura-pura panik memandang subsidi BBM sebagai momok yang bisa menjebol APBN dengan buru-buru ingin menaikkan harga BBM. Sebab selain sudah jenuh dan kecewa, publik juga sudah tidak buta melihat di mana sesungguhnya letak masalah subsidi BBM tersebut. Artinya, publik sudah sangat tahu bahwa soal subsidi BBM selama ini “sakitnya tuh di sini”, yakni:
(1). Adanya mafia-mafia minyak yang menguasi kegiatan jual-beli BBM di Petral;
(2). Terdapat sekitar 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh kalangan menengah atas dan kaya;
(3). Kapasitas dan jumlah kilang minyak tidak memadai dengan kebutuhan BBM.
Sehingga itu, apabila Jokowi-JK mengaku diri sebagai pemimpin rakyat, maka lindungi dan berikan yang terbaik buat rakyat, bukan malah menaikkan harga BBM yang justru dapat membuat rakyat jadi semakin sengsara. Dan jika benar-benar ingin bekerja untuk mengatasi soal subsidi BBM, maka Jokowi-JK seharusnya segera memberantas mafia-mafia minyak, bisa dengan membubarkan ataupun memindahkan lokasi Petral ke dalam negeri. Pakar perminyakan, Dr. Kurtubi, mengecam dominasi mafia migas yang membuat harga BBM di dalam negeri jadi tinggi.
Selanjutnya, pemerintah hendaknya menata ulang sistem dan mekanisme pemberlakuan subsidi BBM. Yakni, untuk bisa tepat sasaran, maka pemerintah jangan merasa gengsi atau malu-malu kucing mengadopsi ide dan gagasan dari Rizal Ramli yang menawarkan sebuah jalan tengah agar subsidi BBM bisa tepat sasaran.
Ide Rizal Ramli itu cukup sederhana tapi cerdas dan sangat adil. Ia mengusulkan agar BBM yang beredar di pasar segera dibagi jadi dua jenis, yakni:
1. BBM RAKYAT (untuk kalangan bawah: miskin dan hampir miskin);
2. BBM SUPER (untuk kalangan menengah ke atas)
Di sini Rizal Ramli mengusulkan agar Pemerintah membuat BBM RAKYAT yang beroktan 80-83 (yang ada saat ini adalah jenis premium beroktan 88). Sebagai pembanding, di Amerika oktan general gasoline 86 dan di negara bagian Colorado beroktan 83.
Selanjutnya, menurut Rizal Ramli, BBM SUPER dibuat dan disediakan dengan oktan 92 untuk jenis pertamax, dan Pertamax Plus beroktan 94.
Untuk diketahui, nilai oktan berhubungan dengan “ketukan” (knocking) yang mempengaruhi kinerja mesin. Mesin kendaraan yang ber-CC (cubical centimetre) rendah, cukup aman mengonsumsi premium oktan 80 atau 83.
Tetapi bagi mesin kendaraan yang ber-CC tinggi (mulai 350 cc ke atas) akan sering mengalami ketukan apabila mengonsumsi premium yang beroktan 80-83 sehingga sangat berpotensi mengalami kerusakan.
Jadi (tanpa menaikkan harga BBM) subsidi BBM dengan sendiri bisa tepat sasaran dan terlaksana secara adil. Sebab, masyarakat yang memiliki kendaraan yang ber-CC tinggi bisa dipastikan tidak akan berani membeli premium jenis BBM RAKYAT kecuali jika ingin mesinnya rusak.
