Karena semua itu tidak ditempuh, maka menurut Salamuddin, keputusan Jokowi menaikkan harga BBM seolah ‘kesurupan’ selepas kunjungannya ke luar negeri menghadiri pertemuan APEC CEO Summit, ASEAN Summit, dan G20 Summit, ditenggarai merupakan hasil deal-deal Jokowi dengan perusahaan multinasional dan negara maju yang mendesak liberalsiasi migas.
“Keputusan Jokowi yang menaikkan harga Premium menjadi Rp8.500 dan Solar menjadi Rp7.500 adalah kebijakan illegal, dan Jokowi dapat di-impeach oleh DPR,” ujarnya.
Artinya, kebijakan terburu-buru dalam menaikkan harga BBM tersebut adalah jelas-jelas sangat bertentangan dengan konstitusi, dan juga sangat jauh dari kehendak rakyat yang jika jujur rakyat tentu lebih menghendaki adanya penurunan harga BBM, tetapi kenyataannya Jokowi malah menaikkannya.
Hal ini tentu saja sangat melukai hati rakyat, sebab Jokowi yang belum memperlihatkan kerjanya, sekonyong-konyong telah melakukan sejumlah kebijakan yang sangat patut dinilai pelanggaran, pertama mengadakan kartu-kartu, --kartu tersebut memang betul sudah dijanjikan saat kampanye--, tetapi ini tidak diikuti dengan payung hukum yang jelas. Kedua, menaikkan harga BBM tanpa melalui mekanisme semestinya dan tanpa prosedur yang jelas (tidak transparan). Ketiga, terhadap kenaikan harga BBM itu juga Jokowi-JK sudah melanggar janjinya sendiri yang berjanji tidak akan membebani rakyat.
Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, bak bermain sepakbola, Jokowi-JK secara berulang-ulang dan sengaja telah seenaknya melakukan offside. Padahal, sejauh ini sudah diingatkan dan ditegur oleh banyak kalangan (termasuk DPR, pakar, dan pengamat) tentang “pelanggaran-pelanggaran” tersebut, namun Jokowi-JK sepertinya tetap saja secara arogan dan egois melakukannya.
Sehingga dari semua itu tentunya akan memaksa DPR untuk segera mengeluarkan “kartu merah” buat Jokowi-JK, alias mosi tidak percaya kepada presiden Jokowi-JK, dan ujung-ujungnya Jokowi-JK pun terpaksa dilengserkan dari jabatannya.
Dan kita sebagai rakyat memang sudah muak dengan pemerintah yang tahu dan bisanya cuma memberatkan rakyat dengan menaikkan harga BBM ketika menghadapi masalah. Saatnya Revolusi Mental segera dimulai dari presiden dan wakil presiden yang tak bermental pembaharuan! Rakyat tak butuh KARTU (jaminan sosial), rakyat sangat butuh KERJA (jaminan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang memadai)!!!