Tanda-tanda Jokowi sebagai presiden boneka sepertinya semakin hari juga kian nampak. Hari ini ia mengatakan sesuatu, besoknya ia bisa dengan mudah bohongi. Hari ini ia berjanji, esoknya ia bisa dengan gampang ingkari. Seakan memang ia sedang dibawah kendali dan disetir oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga tak keliru jika dikatakan bahwa Jokowi-JK saat ini sepertinya hanya bagai pasangan Presiden “amatir-amatiran” alias bukan sesuatu yang sesungguhnya (tidak asli, hanya main-mainan atau cuma presiden-presidenan).
Ketika masa kampanye, berbagai ucapan dan janji-janji manis dilontarkan Jokowi. Misalnya, dilansir liputan6.com, para tukang ojek yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia (IPO) mendeklarasikan dukungan terhadap Capres-Cawapres Jokowi-JK. Deklarasi digelar di Posko pemenangan Jokowi Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Selatan.
Para relawan dari IPO itu meminta Jokowi agar mempertahankan kebijakan subsidi BBM dan melindungi profesi tukang ojek di seluruh Indonesia. “Kami harap Pak Jokowi tidak mencabut subsidi BBM bila terpilih nanti,” ucap Halik Rumkel, salah satu perwakilan tukang ojek, Senin (15/6/2014).
Menanggapi permintaan tukang ojek terkait subsidi BBM itu, Jokowi mengaku pihaknya sepakat dan akan mempertimbangkan permintaan para tukang ojek tersebut. Menurutnya, kebijakan subsidi BBM akan tetap dipertahankan karena rakyat berhak mendapatkan subsidi.
“Disampaikan keinginan subsidi BBM saya kira tidak ada masalah karena subsidi bagi rakyat kecil sebuah keharusan. Kewajiban negara memberikan dukungan,” kata Jokowi ketika itu.
Sementara itu JK juga pernah menegaskan tentang koalisi tanpa syarat. “Di koalisi kami tidak ada janji-janji beri delapan kursi menteri pada partai peserta koalisi. Kami juga tidak pernah janji ada jabatan di atas menteri,” ujar JK dalam acara Debat Kandidat pasangan Capres, di Balai Kartini-Jakarta, Senin (9/6) malam.
Namun setelah terpilih, JK malah seakan terlihat Kacau Ingatan Hilang (KIH) tentang koalisi tanpa syarat tersebut. Ia menjelaskan mengenai 16 kursi menteri untuk parpol itu ternyata adalah sebagai syarat. “Ini syarat koalisi, tidak bisa semua murni profesional, Itu realitas politik kita,” kata JK, di kediamannya, di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2014).
Mantan wakil presiden pada periode 2004-2009 tersebut juga mengatakan, koalisi mereka adalah koalisi ramping. Karena ramping itulah, JK mengatakan dirinya dan Jokowi tidak akan terbebani apabila nanti berhasil memimpin pemerintahan. Apalagi, mereka juga tidak pernah menjanjikan syarat apa pun pada partai peserta koalisi.
“Hanya keikhlasan yang mendasari kita semua,” kata Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut.
Keikhlasan model seperti apa yang dimaksud oleh pemerintah, ketika diketahui bahwa dampak lain dari kenaikkan harga BBM, elpiji dan lain sebagainya itu adalah diduga kuat justru hanya menguntungkan usaha dan bisnis JK?
Juga tipe keikhlasan seperti apa yang dimaksud ketika diketahui sebagian besar anggaran seluruh subsidi itu dialihkan untuk mengerjakan infrastruktur seperti membangun pembangkit listrik, jalan trans tol dan lain sebagainya adalah dikerjakan nantinya oleh perusahaan di lingkaran bisnis JK? Sungguh ini sama halnya dengan pemerintah (JK) asyik menari-nari di atas penderitaan rakyat yang kini menanggung beban hidup yang sangat berat.
