Perkembangan Demokrasi yang Sesuai dengan Indonesia

Dalam suatu negara memiliki yang namanya sistem pemerintahan, setiap negara memiliki sistem yang berbeda -beda. Di Indonesia sendiri menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Mengapa memilih demokrasi? Dan apa itu demokrasi? Karena Indonesia dijalankan dengan Pancasila, ia juga menerapkan sistem demokrasi. Berdasarkan UUD 1945 alinea 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan sebagai kedaulatan rakyat. 

Atau sama dengan Pasal 1(2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat...".  Sedangkan gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintahan berakar pada budaya Yunani. Dengan sistem ini, masyarakat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan tentang keberlanjutan negaranya. Untuk mengetahui lebih lanjut mari kita ulas terlebih dahulu pengertian dari Demokrasi secara bahasa dan istilah.

Demokrasi berasal dari kata Yunani "demos" dan "kratos". Demo berarti rakyat atau penonton dan Kratos berarti pemerintah. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan hak dan kebebasan kepada warga negara untuk menyatakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan. 

Jadi, saya perjelas Kembali bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengutamakan pendapat dan keputusan dari rakyat yang tidak membedakan dari golongan manapun, karena semua yang namanya rakyat itu sama di mata hukum dan wajib mendapatkan keadilan yang sudah dijelaskan tadi bahwa sesuai dengan UUD 1945 yaitu pada pasal 1 ayat 2.

Indonesia mengalami sejarah perkembangan demokrasi dinamika yang sangat kompleks dan mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Demokrasi pertama di Indonesia itu berawal setelah Indonesia merdeka, setelah adanya penjajahan oleh Negara Belanda. Namun dalam suatu periode sistem demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan setiap masanya. Lalu seperti apa perkembangan  demokrasi  di Indonesia? Mari kita simak berikut.

Demokrasi pertama di Indonesia yaitu Demokrasi Parlementer.

1. Demokrasi Parlementer (1945 -1959)

Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berakhir pada tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menjadikan parlemen sebagai bagian fundamental dari pemerintahan. 

Demokrasi parlementer adalah konsep negara yang memberikan kekuasaan kepada parlemen untuk menjalankan tugas negara. Namun, konsep demokrasi dinilai kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi ala Barat memberi peluang emas bagi partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial dan politik. Demokrasi Parlementer memiliki ciri -ciri sebagai berikut:

     a. Sistem pemerintahan dijalankan langsung oleh Perdana Menteri

     b.  Presiden atau raja bertindak sebagai kepala negara

     c. Badan eksekutif yang diwakili oleh Presiden dipilih melalui musyawarah Badan Legislatif (Parlemen).

     d.  Perdana Menteri berhak mengangkat dan memberhentikan menteri pemerintah.

     e. Badan legislatif (parlemen) dapat memberhentikan badan eksekutif (presiden). 

2. Demokrasi Terpimpin (1959 -- 1965)

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana semua kebijakan atau keputusan dibuat dan dilaksanakan. Itu diarahkan pada satu orang, kepala pemerintahan. 

Dalam demokrasi ini hanya pemerintah yang memiliki wewenang dalam memutuskan segala kebijakan dan peraturan. Era demokrasi terkendali di Indonesia merupakan periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik resmi demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung sejak 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Masa ini juga dikenal sebagai Orde Lama.

Dalam sistem negara demokrasi yang terpimpin, negara menerapkan prinsip dan nilai demokrasi, dengan satu pengecualian. Negara didirikan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan melindungi semua bangsa yang hidup di dalamnya. 

Namun misi bangsa harus diarahkan dan dibimbing oleh seorang tokoh sentral, yaitu presiden. Demokrasi terpimpin ini diterapkan di Indonesia karena ingin mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin antara lain:

   1.  Menggantikan demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil oleh negara Indonesia.

   2.  Memperluas kekuasaan presiden saat itu, yang awalnya terbatas pada kepala negara, menjadi kekuasaan tertinggi.

 3.  Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 -- 1998)

Setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965, Soekarno berganti kepemimpinan menjadi Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal sebagai demokrasi Pancasila, dan Pancasila menjadi landasan demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan UUD 1945. 

Sebagai negara demokrasi, Pancasila terikat pada UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. 

Dengan visi tersebut, Orde Baru memberi harapan kepada rakyat Indonesia. Terutama mengenai perubahan politik. Pergeseran politik dari otoritarianisme di era demokrasi pemerintahan Presiden Sukarno menjadi lebih demokratis pada masa Orde Baru.

Pada Demokrasi Pancasila memiliki prinsip -prinsip dalam membangun negara Indonesia menjadi sejahtera. Prinsip dasar demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:

•  Perlindungan hak asasi manusia
• Pengambilan keputusan yang disarankan
•  Peradilan yang mandiri berarti bahwa peradilan (judikatif) adalah badan yang mandiri. Artinya independen dari pengaruh pemerintah dan otoritas lain seperti Presiden, BPK, DPR, DPA.
• Keberadaan partai politik dan organisasi sosial politik
• Melaksanakan pemilihan parlemen
•  Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR (Pasal 1(2) UUD 1945).
• Keseimbangan hak dan kewajiban
• Perwujudan kebebasan Tuhan Yang Maha Esa untuk bertanggung jawab secara moral kepada dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, atau orang lain
• Menjunjung tinggi cita-cita dan cita-cita nasional
• Pemerintah mencatat UUD 1945 di bawah undang-undang

 4. Demokrasi Reformasi (1998 -- Sekarang)

Demokrasi pada era reformasi dimulai setelah masa pemerintahan Soeharto. Karena semasa pemerintahan yang dipegang oleh Soeharto, waktu itu Asia mengalami krisis finansial yang akhirnya berdampak pada ekonomi Indonesia yang semakin melemah dan masyarakat Indonesia semakin tidak puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto. Sehingga terjadi demonstrasi besar -besaran yang digerakkan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pada demokrasi ini sedikit mirip dengan sistem demokrasi parlementer yang juga memiliki karakteristik, mengutip dari Kompas.com yaitu sebagai berikut:

      1. Pemilu lebih demokratis

      2. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah

      3. Pola rekrutmen politik terbuka

      4. Hak -hak dasar warga terjamin