Setelah peristiwa G30S PKI tahun 1965, Soekarno berganti kepemimpinan menjadi Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal sebagai demokrasi Pancasila, dan Pancasila menjadi landasan demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan UUD 1945.Â
Sebagai negara demokrasi, Pancasila terikat pada UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia.Â
Dengan visi tersebut, Orde Baru memberi harapan kepada rakyat Indonesia. Terutama mengenai perubahan politik. Pergeseran politik dari otoritarianisme di era demokrasi pemerintahan Presiden Sukarno menjadi lebih demokratis pada masa Orde Baru.
Pada Demokrasi Pancasila memiliki prinsip -prinsip dalam membangun negara Indonesia menjadi sejahtera. Prinsip dasar demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:
- Â Perlindungan hak asasi manusia
- Pengambilan keputusan yang disarankan
- Â Peradilan yang mandiri berarti bahwa peradilan (judikatif) adalah badan yang mandiri. Artinya independen dari pengaruh pemerintah dan otoritas lain seperti Presiden, BPK, DPR, DPA.
- Keberadaan partai politik dan organisasi sosial politik
- Melaksanakan pemilihan parlemen
- Â Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR (Pasal 1(2) UUD 1945).
- Keseimbangan hak dan kewajiban
- Perwujudan kebebasan Tuhan Yang Maha Esa untuk bertanggung jawab secara moral kepada dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, atau orang lain
- Menjunjung tinggi cita-cita dan cita-cita nasional
- Pemerintah mencatat UUD 1945 di bawah undang-undang
 4. Demokrasi Reformasi (1998 -- Sekarang)
Demokrasi pada era reformasi dimulai setelah masa pemerintahan Soeharto. Karena semasa pemerintahan yang dipegang oleh Soeharto, waktu itu Asia mengalami krisis finansial yang akhirnya berdampak pada ekonomi Indonesia yang semakin melemah dan masyarakat Indonesia semakin tidak puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto. Sehingga terjadi demonstrasi besar -besaran yang digerakkan oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pada demokrasi ini sedikit mirip dengan sistem demokrasi parlementer yang juga memiliki karakteristik, mengutip dari Kompas.com yaitu sebagai berikut:
   1. Pemilu lebih demokratis
   2. Rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah
   3. Pola rekrutmen politik terbuka
   4. Hak -hak dasar warga terjamin