BBM Naik! Ekonomi Masyarakat Semakin Sulit! Kemiskinan Merajalela

Kembali dengan berita baru yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia saat ini yaitu Kenaikan Harga BBM tengah menjadi sorotan utama para rakyat Indonesia. Pada dua pekan yang lalu, tepat pada Sabtu (3/9/2022) pukul 13.30 WIB secara mendadak Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan baru tentang kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ). 

Kebijakan kenaikan BBM itu mulai berlaku satu jam setelah diumumkannya kebijakan tersebut tepat pada pukul 14.30 WIB. Setelah mendengar kabar tersebut, tentu para warga sangat dikejutkan 0leh kedatangan berita tersebut dan mendapat tuaian ketidak setujuan atas kebijakan tersebut. 

Akibat kenaikan harga BBM tersebut menjadikan stabilitas perekonomian warga Indonesia menurun, mulai dari harga pertalite yang semula RP 7.650 per liter menjadi RP 10.000 per liter, kemudian solar subsidi dari RP 5.150 menjadi RP 6.800 per liter, pertamax nonsubsidi pun mengalami kenaikan harga dari RP 12.000 menjadi RP 14.500 per liter. 

Dengan lonjakan harga BBM tersebut dapat kita lihat bahwa rakyat Indonesia sendiri merasa kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dikarenakan dampak dari harga BBM tersebut tidak seimbang dengan perekonomian masyarakat yang tidak merata. 

Dengan adanya kenaikan harga BBM tersebut mengundang banyak perhatian oleh masyarakat baik buruh, wiraswasta, mahasiswa, dan pekerja lainnya, untuk terjun ke lapangan atas penolakan inflasi tersebut. Karena masyarakat merasa tidak mendapat keadilan, mengapa kita sebagai warga yang terkena dampaknya? Padahal itu beban yang harus ditanggung oleh pemerintah. 

Dampak dari inflasi tersebut akan memicu terjadinya kemiskinan pada sektor ekonomi masyarakat terutama untuk masyarakat golongan menengah kebawah jika terus-menerus berlangsung, maka perlu adanya upaya untuk penstabilan ekonomi supaya merata antara  masyarakat golongan menengah ke atas dan golongan menengah kebawah. Bukan hanya ekonomi kelas atas saja yang mendapat untung sendiri, karena memiliki kendaraan pribadi. 

Menurut Direktur Celios, Bhima Yudhistira, pemerintah harus melakukan pembatasan dan pengawasan dalam penyaluran BBM. " Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan oleh pemerintah, malah dibebankan oleh seluruh masyarakat." katanya. Sehingga akan menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan. 

Sebetulnya masyarakat indonesia sendiri emang sudah miskin ya, tapi juga untuk kesejahteraan bersama supaya sama-sama mendapatkan enaknya.

Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi atau jawaban dari pemerintah atas penurunan harga BBM. Lantas bagaimana cara agar k0ndisi perekonomian di Nusantara ini pulih kembali? Seharusnya pemerintah menerapkan kebijakan agar masyarakat tidak kesulitan untuk terus beraktivitas sehari-hari. 

Seperti kita ketahui salah satu Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kita pernah berkata bahwa APBN 2022 tidak kuat lagi untuk menahan harga BBM. Namun kita bisa menyiasati agar perekonomian keluarga tetap stabil. Apa saja yang bisa dilakukan?

• Menerapkan budaya hemat. Dengan membiasakan budaya hemat, pengeluaran yang besar bisa di minimalisir sehingga penghasilan yang tadinya kemungkinan tidak cukup karena adanya kenaikan BBM dan harga kebutuhan hidup yang naik melambung tinggi.
• Mengurangi kegiatan keluar rumah yang biasa menggunakan kendaraan. Aktivitas yang kurang penting keluar rumah dengan menggunakan kendaraan yang menggunakan BBM sebisanya dikurangi.
• Memaksimalkan kendaraan bersama keluarga. Jika biasanya dalam satu keluarga masing-masing membawa kendaraannya sendiri, dengan naiknya BBM bisa bersama-sama memaksimalkan kapasitas penumpang kendaraan dengan janjian berangkat maupun pulangnya, hal ini akan dapat menghemat pengeluaran biaya transportasi saat aktivitas di luar rumah.
• Mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer. Dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer daripada memprioritaskan kebutuhan yang bersifat sekunder maupun tersier.

Dan sebetulnya pemerintah juga menginginkan agar harga BBM di Indonesia tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Namun karena alasan diatas, pemerintah sulit untuk memberikan subsidi kepada masyarakat sebab anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari RP 152,5 triliun menjadi RP 502,5 triliun. 

Sebelumnya, kementerian keuangan mengatakan risiko beban subsidi tanpa kenaikan harga menjadi RP 698 triliun, dari alokasi saat ini sekitar RP 502 triliun. Kini setelah harga BBM subsidi dinaikkan, anggaran untuk BBM diprediksi tetap membengkak menjadi RP 650 triliun-meningkat lebih dari  empat kali lipat dibanding anggaran APBN 2022 sebesar RP 152,5 triliun. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintah melihat subsidi sebagai sebuah beban, memang hal ini akan terasa memberatkan. Namun jika subsidi dipandang sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka subsidi tidak akan menjadi sebuah beban bagi pemerintah.

Jika pemerintah belum memberi keputusan dan solusi terkait penstabilan  ekonomi masyarakat atas naiknya harga BBM, tentunya masyarakat juga akan kesulitan untuk tetap beraktivitas demi kelangsungan hidupnya, dan mau tidak mau kita harus mengurangi konsumen yang kita impor sehari-hari atau meminimalisir membeli barang-barang yang kurang berguna.

Karena kita setelah mengalami pandemi covid-19, cukup sulit untuk memulihkan ekonomi baru yang sebelumnya terdampak oleh pandemi atas berkurangnya lapangan kerja dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. 

Maka dari itu, ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam menyikapi pengeluaran yang semakin besar dan berat yang saya kutip dari DJKN Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut:

• Mengurangi pengeluaran konsumtif dengan melatih diri membiasakan budaya hemat.
• Memaksimalkan jumlah penumpang dalam satu kendaraan
• Menggunakan moda transportasi non BBM 
• Usahakan mengurangi kegiatan keluar rumah untuk urusan yang tidak penting
• Bagi PNS yang tinggal bersama keluarga akan lebih hemat kalau masak sendiri dengan kualitas dan kandungan gizi yang baik