ASN dan Hoaks yang Menyerang Pemerintah

Maraknya hoaks dapat membahayakan negara.

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang maju pesat dan pastinya terus berkembang tanpa bisa dihentikan, pembuatan dan penyebaran informasi begitu mudah dan cepat dilakukan. 

Bila digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab, sangat banyak manfaat positif yang bisa diraih untuk kebaikan umat manusia pada umumnya, juga kebaikan bagi negara kita tercinta. 

Sayangnya, teknologi informasi dan komunikasi juga digunakan untuk hal-hal negatif yang efeknya sangat merusak bahkan bisa menyebabkan kehancuran sebuah negara. Salah satu efek negatif adalah makin banyaknya informasi Hoaks (Hoax) yang beredar di masyarakat.

Pemerintah pun tak luput dari serangan informasi hoaks. Terlebih lagi jika ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik yang tidak lagi memperdulikan etika dan kejujuran. 

Yang penting tujuannya bisa tercapai untuk menjatuhkan pihak lain yang berakibat berkurang atau hilangnya dukungan dan simpati rakyat. Hoaks yang menyerang pemerintah ini sangat berbahaya karena pada akan mengakibatkan ketidakstabilan suatu negara yang pada akhirnya sangat mungkin mengakibatkan terjadinya disintegrasi sebuah negara.

Masyarakat yang selalu menerima informasi hoaks tentang pemerintah akan kehilangan simpati bahkan menjadi membenci pemerintah. Tahap selanjutnya adalah, masyarakat akan menolak program dan kebijakan pemerintah yang berlanjut pada sikap membangkang. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan melawan program dan kebijakan pemerintah yang efeknya akan sangat merugikan baik masyarakat itu sendiri, masyarakat secara luas, bahkan merugikan suatu bangsa/negara.

Beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh masyarakat akibat pengaruh informasi hoax antara lain:

• Tidak mau melakukan imunisasi pada anak akibat hoaks vaksin mengandung babi ataupun menyebabkan autis pada anak. Hal ini akan membuat sulit untuk memberantas penyakit menular semacam campak, cacar, TBC dan sebagainya.      
• Tidak mau membuat NPWP karena hoaks bahwa pembuatan NPWP rumit dan dikenakan biaya.
• Melakukan rush karena tidak percaya dengan perbankan akibat hoaks yang menyatakan bank tertentu bangkrut.
• Memboikot produk barang/jasa tertentu karena berita hoaks.
• Melakukan persekusi kekerasan pada pihak lain yang belum tentu bersalah karena hoaks terkait kecurigaan atau ciri-ciri pelaku kriminal.
• Tidak mau menggunakan uang rupiah baru karena adanya hoaks logo PKI.
• Tidak mempercayai pemerintah karena hoaks bahwa utang pemerintah dalam kondisi berbahaya yang menyebabkan negara dalam keadaan krisis.

ASN dan Hoaks yang menyerang Pemerintah

Terkait hoaks yang menyerang pemerintah, terdapat fenomena menarik mengenai sikap Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan sumpah ASN saat pertama kali dilantik, maka ASN memiliki kewajiban untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. 

Selain itu, ASN juga harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

Berdasarkan sumpah ASN tersebut, maka sudah sewajarnya bahkan sudah seharusnya jika ASN juga berperan aktif dalam melawan hoaks yang menyerang pemerintah dengan memberikan informasi sebenarnya yang berdasarkan peraturan dan data yang valid, terbaru dan berasal dari sumber kredibel khususnya dari Pemerintah itu sendiri. 

Sayangnya tidak demikian yang terjadi. Ada ASN yang mendiamkan saja hoaks yang menyebar di masyarakat, bahkan tidak sedikit ASN yang turut menyebarkan hoaks yang menyerang pemerintah termasuk hoaks yang menyerang institusi atau instansi tempatnya bekerja.

Dalam pengamatan selama ini, terdapat 3 (tiga) kategori ASN terkait hoaks yang menyerang pemerintah:

1. ASN yang aktif melawan hoaks.

ASN ini tidak tinggal diam terhadap hoaks yang menyerang pemerintah khususnya yang terkait dengan institusi tempatnya bekerja. Hal ini dikarenakan ybs. mengetahui dan paham informasi yang sebenarnya dan apa adanya. 

Terlebih lagi karena ASN tersebut terlibat langsung melaksanakan pekerjaan dalam program atau kebijakan pemerintah yang mendapatkan serangan hoaks. 

Dengan ilmu pengetahuan, data, dan wawasan yang dimilikinya, ASN berusaha meluruskan informasi hoaks yang beredar bahkan dipercaya masyarakat. Informasi pelurusan hoaks dari ASN ini relatif bisa mudah dipercaya masyarakat, karena masyarakat melihat posisinya sebagai orang dalam yang tahu banyak seluk beluk informasi dan data yang benar.

Tidak tertutup kemungkinan ada ASN yang relatif kurang memahami terkait pengetahuan ataupun program dan kebijakan pemerintah yang sedang diserang oleh hoaks. 

Namun karena sadar akan posisinya sebagai ASN dan memahami isi sumpahnya sebagai ASN, maka ybs. juga tidak mau tinggal diam dalam melawan hoaks. ASN yang demikian akan aktif menyebarkan informasi pelurusan hoaks dari pihak yang lebih kredibel seperti informasi resmi dari pemerintah, informasi resmi dari instansi tempatnya bekerja, informasi resmi dari Pejabat terkait baik yang dipublikasikan melalui siaran pers, media arus utama, website pemerintah, hingga media sosial pemerintah.

Saat ada informasi yang menyerang pemerintah di bidang pertanian, maka ASN khususnya dari Kementerian Pertanian akan aktif meluruskan informasi tersebut. Bagi ASN yang kurang memahami namun ingin melawan hoaks tersebut, maka akan aktif menyebarkan informasi yang melawan hoaks tersebut misalnya dengan menyebarkan informasi resmi dari Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian ataupun pihak/pejabat berwenang di medsosnya masing-masing.

Ketika merebak informasi hoaks yang menyesatkan masyarakat terkait keuangan negara seperti utang pemerintah atau APBN, maka ASN khususnya yang bekerja di Kementerian Keuangan akan aktif menyebarkan informasi yang menjelaskan sebenarnya terkait utang pemerintah dan APBN kepada masyarakat berdasarkan standard pengetahuan yang seharusnya dan data-data terbaru. 

Bagi ASN yang kurang memahami namun ingin melawan hoaks tersebut, maka akan semangat untuk menyebarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, dan pihak/pejabat berwenang, antara lain melalui medsos dan grup yang diikutinya.

Demikian seterusnya.

2. ASN yang mendiamkan saja terjadinya hoaks.

ASN yang mendiamkan saja terjadinya hoaks yang menyerang pemerintah termasuk yang menyerang instansi tempatnya bekerja, kemungkinannya adalah:

- ASN yang takut atau tidak mau berkonflik dengan pihak lain yang menyebarkan hoaks. Apalagi jika yang menyebarkan hoaks adalah keluarga sendiri, teman dekat, dan sebagainya.

- ASN yang tidak bahagia bekerja sebagai ASN atau di instansinya sehingga tidak peduli dengan informasi hoaks yang menyerang pemerintah dan instansi tempatnya bekerja.

- ASN yang pilihan politiknya berbeda dengan pemerintah dan atau tidak mendukung program/kebijakan pemerintah sehingga menginginkan bergantinya pemerintahan/program-kebijakan. ASN ybs. tidak berani menyerang secara terang-terangan, karenanya dengan membiarkan saja hoaks merupakan bagian dari ketidaksukaan atau ketidaksetujuannya pada pemerintah.

3. ASN yang ikut menyebarkan hoaks. 

ASN kategori ini jelas tidak menyukai pemerintah yang sedang berkuasa atau minimal tidak bahagia bekerja di instansinya sehingga ikut menyebarkan hoaks bahkan mungkin membuat hoaks yang menyerang pemerintah. 

Dengan menyebarkan hoaks, ybs. berharap makin banyak masyarakat yang tidak simpati, tidak menyukai dan tidak mendukung pemerintah yang sedang berkuasa. 

Harapannya tentu saja agar terjadi pergantian pemerintahan kepada pihak yang didukungnya baik melalui jalur konstitusional ataupun non konstitusional. Ybs. sangat memahami bahwa rakyat yang termakan informasi hoaks sangat mudah menjadi membenci pemerintah yang sedang berkuasa sehingga mendukung berbagai upaya pergantian pemerintah. 

Sama seperti ASN dalam angka (1) diatas, informasi hoaks dari ASN ini relatif bisa mudah dipercaya masyarakat, karena masyarakat melihat posisinya sebagai orang dalam pemerintah (instansi pemerintah) yang tahu banyak seluk beluk informasi dan data yang benar. 

Informasi hoaks yang berasal dari ASN khususnya terkait program/kebijakan tempat ASN tersebut bekerja, akan dianggap sebagai informasi yang benar bahkan mungkin lebih dipercaya daripada informasi dari ASN yang mencoba meluruskan hoax ataupun informasi resmi dari pemerintah/instansi terkait. 

Apalagi bagi kalangan atau masyarakat yang memang tidak mendukung pemerintah karena latar belakang tertentu, ataupun sudah terlanjur banyak terpapar informasi hoaks yang menyudutkan/menyerang pemerintah.

*

Hoaks yang menyerang pemerintah pastilah menimbulkan kerugian bagi Negara dan rakyat, bahkan bisa memicu perang saudara yang menghancurkan Negara dan membuat rakyat menderita. 

Untuk itu dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Begitu juga sangat dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk ikut meluruskan informasi hoaks yang telah beredar dan menyebar di masyarakat.

ASN sebagai bagian masyarakat yang bekerja di pemerintahan memiliki peran yang sangat penting karena dianggap masyarakat sebagai orang yang lebih pintar, paham dan menguasai seluk beluk yang terjadi di dalam pemerintah. 

Hal ini sekaligus menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi ASN bisa menyebarkan informasi positif untuk melawan dan meluruskan informasi hoaks yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, ASN sendiri pun bisa menjadi yang membuat dan penyebar hoaks di masyarakat.