Mohon tunggu...
Amirsyah Oke
Amirsyah Oke Mohon Tunggu... Administrasi - Hobi Nulis

Pemerhati Keuangan negara. Artikel saya adalah pemikiran & pendapat pribadi.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Siapapun Presiden RI, Hal-hal Berikut Tidak Akan Berubah

26 Februari 2019   08:19 Diperbarui: 26 Februari 2019   16:27 658
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi mesin penghitung uang (KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Suasana menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) makin riuh bahkan kadangkala memanas. Segala hal bisa dipolitisasi hingga dijadikan ajang menyerang pihak lain. Ujaran kebencian dengan tendensi rasis SARA menjadi senjata untuk merebut simpati. Fitnah dan hoaks pun tak segan dibuat dan disebarkan dengan berbagai cara: melalui media sosial, grup WA, kegiatan keagamaan, bahkan di dalam rumah ibadah hingga dari pintu ke pintu rumah masyarakat.

Dari sekian banyak materi yang dijadikan bahan untuk meraih simpati pemilih, ada beberapa hal yang secara akal sehat dan berdasarkan ilmu pengetahuan tidak akan mengalami perubahan. 

Siapapun yang menang dalam Pemilu, siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI yang akan memimpin pemerintahan dalam lima tahun ke depan, yang sudah atau telah terjadi atau yang sedang berjalan dalam pemerintahan saat ini, akan langgeng atau tidak akan ada perubahan. Beberapa hal tersebut juga telah terjadi dalam pemerintahan sebelumnya, dengan DPR dan Presiden RI yang berbeda. 

Utang Negara/Pemerintah akan tetap ada

Utang Negara adalah suatu keniscayaan. Siapapun yang menjadi Presiden RI, utang negara dijamin akan tetap ada. Hal ini disebabkan karena utang memang dibutuhkan dalam membiayai defisit APBN. Indonesia merupakan negara yang sangat luas terdiri dari pulau-pulau dengan penduduk yang sangat banyak. Pastinya membutuhkan sangat banyak ketersediaan insfrastruktur untuk memudahkan kehidupan rakyat baik yang secara ekonomi menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan secara ekonomi.

Tentunya diperlukan sangat banyak dana untuk membangun itu semua, sementara penerimaan negara sangat terbatas. Maka sumber dana dari utang adalah salah satu jalan keluarnya. 

Tentu saja bukan sembarangan utang, harus dicari utang yang paling membantu dan memudahkan pembangunan. Selain itu, utang bukan hanya sekadar alternatif sumber dana. Utang adalah salah satu instrumen dalam mengelola ekonomi suatu negara. Kebijakan yang tepat terkait utang, akan memberikan efek yang positif dalam mengontrol dan memajukan perekonomian suatu negara.

Apalagi utang negara memiliki dasar hukum yang sangat kuat yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Demikian juga keberadaan utang dalam APBN pastilah melalui pembahasan dan persetujuan DPR. DPR tentu saja sangat mungkin tidak menyetujui adanya utang dalam APBN sehingga APBN yang disahkan dan harus dilaksanakan tidak ada komponen utangnya. 

Namun tentu saja, hal ini pasti memiliki konsekuensi dan risiko yang sangat berpengaruh pada perekonomian negara baik secara makro maupun di level mikro terkait sektor rill yang langsung dirasakan masyarakat.

Gambari diambil dari lazone.id
Gambari diambil dari lazone.id
Harga BBM tetap berfluktuasi.

BBM berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga ketersediaannya pastilah berkurang. Apalagi proses industri untuk menghasilkan BBM tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Impor BBM adalah salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan. 

Sebagaimana produk yang dijual pada umumnya, tingkat permintaan dan penjualan BBM sangat mempengaruhi harga, sehingga pasti akan terjadi fluktuasi kadang harganya naik, kadang harganya turun. Apalagi jika terjadi situasi yang membuat produksi BBM di negara penghasilnya menjadi terhambat bahkan terhenti seperti adanya konflik dalam negeri hingga perang antara negara.

Kurs Rupiah terhadap Dollar tetap berfluktuasi. 

Mata uang dalam ekonomi saat ini menjadi salah satu produk yang diperjualbelikan. Tentu saja akibatnya akan terjadi fluktuasi harga tergantung permintaan dan penawaran. Apalagi saat ini, negara kita menganut prinsip mata uang uang mengambang, dimana harga kurs mengikuti dinamika pasar. Bank sentral bisa melakukan intervensi untuk mengendalikan nilai kurs jika diperlukan sesuai kondisi yang terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai kurs suatu negara.

Naik turunnya nilai kurs juga sama-sama memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif. Kurs yang terlalu kuat, mungkin terlihat hebat dan membanggakan, namun tetap saja ada dampak negatifnya terhadap perekonomian. 

Yang terpenting adalah, Pihak yang berwenang yaitu Bank sentral berusaha mengelola dengan bijak agar nilai kurs mata uang memberikan efek positif yang terbaik dan meminimalisasi efek negatif bagi perekonomian.  

Harga-harga kebutuhan akan tetap berfluktuasi.

Banyak hal yang menentukan tingkat harga kebutuhan masyarakat. Permintaan dan penawaran yang terjadi dalam suatu waktu, ketersediaan stok, momen-momen tertentu dimana terjadi situasi yang tidak biasa, hingga ketersediaan insfrastruktur yang memudahkan distribusi barang dan jasa.

Dari sisi konsumen jelas menginginkan harga-harga yang terjangkau bahkan murah. Akan tetapi dari sisi produsen tentulah menginginkan harga yang tinggi agar bisa memberikan keuntungan yang besar, dan jika perlu memberikan keuntungan yang sangat besar. 

Selain itu, harga-harga juga tergantung pada perantara yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Mereka tentulah juga ingin mendapatkan untung yang besar dan jika perlu keuntungan yang sangat besar.

Di sinilah peran pemerintah melalui berbagai instrumen ekonomi dan hukum yang digunakannya, berusaha menjembatani semua pihak agar sama-sama untung, sama-sama senang, sama-sama tidak dirugikan. 

Jika ada yang berbuat curang atau melanggar hukum, maka dilakukan intervensi dan penegakan hukum. Tentu saja tidak semua pihak akan puas. Akan ada saja pihak konsumen yang merasa harga-harga mahal atau pihak produsen yang merasa harga-harga murah.

Di sinilah diperlukan cara menilai harga-harga di masyarakat secara fair berdasarkan ilmu pengetahuan dan data-data yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang relatif rendah menunjukkan harga-harga yang relatif terjangkau. Demikian juga sebaliknya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun