Nampak mudah menjawab pertanyaan berapa nilai dari sebuah warisan budaya, namun pada praktiknya ketika dilakukan valuasi maka terdapat beragam cara menghitung yang sayangnya belum tentu satu pun dapat berterima umum. Siapa yang peduli?
Dapatkan anda menilai secara obyektif berapa rupiah nilai dari sebuah kebanggaan akan sebuah alat makan berbahan perak dari jaman Sriwijaya misalnya? Nilai bahannya mungkin mudah, tapi nilai sejarah yang melekat pada bendanya?
Umumnya upaya menjawab pertanyaan semacam ini akan dibawa ke ranah emosional seperti kebanggaan, identitas, memori dan sejenisnya yang sulit dinilai rasionalitasnya sehingga sering dirangkum dalam kalimat tak ternilai, misalnya!
Pendekatan ekonomi pelestarian budaya karenanya akan diwajibkan untuk menghormati kepakaran para ahli di bidang-bidang yang menjadi obyek pengkajian valuasi. Menilai apakah sebuah lukisan repro, karena alasan kerentanan dan terbatasnya lukisan asli, sama kualitasnya atau nilainya dengan lukisan asli tentu merupakan domain kurator atau kritikus lukisan.Â
Sebuah tenun yang diproduksi dengan teknik modern tapi tetap mempertahankan kualitas bahan dan motif aslinya apakah sama nilai valuasinya dengan tenun yang diproduksi secara tradisional juga merupakan contoh betapa penilaian tidak bisa dilakukan dengan sepihak.
Beragamnya artefak kebudayaan suatu komunitas, bervariasinya pendekatan penentuan valuasinya merupakan dimensi pendekatan yang ketika disatukan dengan dimensi konten (isi, nilai dan kemanfaatan) sering membawa rasa frustasi ketika hendak disatukan secara utuh dalam kerangka kelembagaan.
Penganggaran merupakan salah satu bentuk kelembagaan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Sebagai bentuk pemanfaatan sumberdaya publik maka setiap bentuk dan besar penggunaannya diwajibkan untuk menyertakan indikator-indikator yang memungkinkan aspek akuntabilitas terpenuhi.
Ketika akuntabilitas publik dirinci lebih jauh, maka kita akan menemukan aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam proses pengalokasian, penggunaan dan pertanggungjawabannya. Apa yang menjadi virtue yang melekat (atau dipandang melekat) pada setiap obyek kebudayaan dalam pandangan budayawan, seniman, sejarawan dan lain-lain yang bukan ahli dalam bidang ekonomi atau administrasi pemerintahan seringkali sulit dijembatani secara mulus menjadi bahasa ekonomi atau penganggaran.
Restorasi sebuah peninggalan istana kerajaan yang melapuk dan diambang keruntuhan misalnya. Mendefinisikannya sebagai barang publik (public goods) sudah membutuhkan waktu yang banyak agar dapat berterima publik.
Jangan lupakan bahwa frasa publik dalam konteks ini akan mencakup beragam segmen masyarakat dengan variasi kepentingan dan preferensi masing-masing, yang semuanya akan berebut menjadi prioritas dalam pengalokasian sumber daya yang diyakini terbatas.
Setelah disepakati sebagai barang publik, lalu cobalah mengujinya dengan pertanyaan mana yang lebih penting antara restorasi bangunan tua dengan instalasi pengolahan limbah perkotaan? Kerumitan melakukan valuasi lah terkadang yang menyebabkan upaya tersebut cenderung dihindari.
