Lensa Buram Kesehatan Publik di Tengah Pandemi

Kita bisa saja mengatakan bahwa secara prosentase jumlah tersebut sangatlah kecil dibanding jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang mencapai 273 juta jiwa.

Sayangnya konstitusi kita tidak bicara tentang penduduk secara agregat belaka, namun memiliki juga penekanan pada individu. Mengamati bagaimana pemerintah merespon pandemi ini dan menyaksikan bagaimana rakyat secara individu atau kelompok kecil bertindak untuk melindungi diri juga menepis sedikit pandangan yang berbasis kelompok agregat tersebut.

Covid-19 adalah masalah individu dan sekaligus masalah populasi. Keterpaparan ada pada level individu namun dampaknya meluas ke komunitas lalu wilayah dan akhirnya keseluruhan populasi. 

Sekalipun dampaknya tidak pada masalah kesehatan, nyatanya dampak itu meluas justru sampai di luar masalah kesehatan, dampak ke perekonomian membuat segenap aktivitas perekonomian terganggu kalau tidak dikatakan lumpuh. 

Kalau menarik garis siklusnya, perekonomian terganggu akan membawa dampak kepada kesejahteraan lalu menukik ke masalah pendapatan keluarga yang merosot dan akhirnya menghunjam ke daya tahan kesehatan individu per individu.

Terminologi kesehatan publik memang berangkat dari cara pandang berbasis populasi meski sebagian tindakan dilakukan pada tingkat individu. Dua aspek penting dalam kesehatan publik yaitu "serangkaian tindakan bersama" dan sejumlah "sumberdaya yang disediakan" membuat batas individu dan populasi sering menjadi kabur. 

Namun dalam kekaburan batas antara individu dan populasi itulah sering terjadi saling lempar tanggung jawab, saling berbalas keluhan dan saling menuntut antara populasi yang diwakilli oleh negara dan individu yang merupakan penderita atau terpapar.

Pemerintah mengeluhkan gaya hidup individu yang tidak optimal mendukung pembendungan penyebaran pandemi. Sebaliknya individu menuntut pemerintah untuk lebih garang lagi bertindak menangani pandemi.

Pemerintah menuntut individu untuk mematuhi protokol kesehatan namun individu menagih tanggung jawab pemerintah menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mematuhi protokol tersebut atau menjamin kebutuhan sehari-hari mereka.

Kurangnya ketersediaan tenaga medis beserta perlengkapan keselamatan diri yang memadai merupakan isu kebijakan publik dan anggaran yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. 

Banyaknya kepentingan yang berkelindan dalam setiap perumusan dan pengambilan keputusan publik membuat keluaran kebijakan terkadang tidak optimal menjawab kebutuhan populasi dan, apalagi, individu. 

Demikian pula sebaliknya mengubah gaya hidup individu agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara disiplin juga tidak gampang karena menyangkut latar belakang sosial ekonomi dan kebiasaan yang mungkin sudah mendarah daging.