Dengan melihat aktifitas seperti itu, citra bahwa Hindia Belanda kerjanya hanya memeras kekayaan bumi Nusantara rasanya perlu didiskusikan kembali. Saya menggunakan istilah didiskusikan karena bisa saja ada yang menerjemahkan itu sebagai cara Hindia Belanda memperkuat penguasaan dan pemerintahannya di negeri yang kaya sumber daya alam ini.
Ya, sejarah selalu memiliki banyak sisi untuk dibicarakan. Banyak pendekatan juga bisa dipakai untuk meletakkan kejadian masa lalu dalam konteks kekinian.
Dengan membayangkan kondisi pada masa itu, ketika teknologi dan transportasi belum seperti saat ini, kenapa Hindia Belanda mau membuang uang untuk memperbaiki peninggalan sejarah bangsa lain?
Dewasa ini tidak banyak pemerintah apalagi tingkat pemerintah daerah yang menganggap penting menginvestasikan sumber daya yang memadai untuk merawat dan memperbaiki peninggalan sejarahnya.Â
Godaan ekonomi pasar yang mementingkan nilai tambah dari setiap rupiah investasi lebih sering jadi panglima dalam pengalokasian anggaran publik, belum lagi kepentingan politik sesaat untuk pencitraan.Â
Teringat praktik bagi-bagi sembako yang banyak dilakukan jelang ritual 5 (lima) tahunan pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah.
Buku tebal tersebut menceritakan hampir semua aspek yang terkait dengan jalannya pemerintahan pada masa itu yang dampak dan padanannya dapat kita rasakan sampai era republik hari ini.
Satu hal yang penting juga menurut saya, Pemerintah Hindia Belanda mewariskan data Sensus Penduduk 1930 yang menurut para ahli kependudukan dunia termasuk data yang sangat berkualitas pada masanya sebagaimana diceritakan oleh Jousairi Hasbullah dalam Tangguh dengan Statistik (2013).
Sensus itu memberikan data yang menurut saya mengejutkan.
Aparatur pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1930 ternyata mayoritas diisi orang Pribumi. Dari 516.176 orang aparatur pemerintah, 95,3% atau 491.911 orang pegawainya adalah Pribumi! Orang Belanda dan Eropa sendiri hanya 20.731 orang atau 4,02%, China dan Oriental lainnya sejumlah 3.534 orang atau 0,68%.Â
Orang pribumi yang menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda tersebut terbagi dalam aparatur pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, polisi, tentara dan angkatan laut.
Bandingkan cerita kekejaman tentara atau polisi Kolonial dahulu dengan fakta ini.