Hibrida antara gaya dan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan modern dan tradisional inilah yang kemudian tanpa sadar terbawa sampai hari ini ketika para raja Nusantara mendeklarasikan bergabung dengan Republik Indonesia yang terbentuk kemudian. Mental penguasa lokal (pangreh praja) tidak sepenuhnya bertransformasi menjadi pelayan, pengasuh atau pembimbing rakyat (pamong praja).
Ya, karena "manajemen level menengah" dari kerajaan tradisional tidak sepenuhnya tersentuh ketika Raffles ataupun Daendels merombak birokrasi di Hindia Belanda. Manajemen yang digerakkan atas dasar protektor rakyat dan penentu apa yang boleh dilakukan oleh rakyatnya.Â
Bagaimana VOC dan Kerajaan Belanda mengatur lalu lintas kopi sebagai komoditi dan dilaksanakan oleh para raja beserta jajarannya merupakan asal mula munculnya lisensi atau perizinan untuk berusaha bagi rakyat untuk menyebut satu contoh.
Jangan lupa, kopi Jawa termasuk komoditi dagang Belanda yang memberikan keuntungan besar di pasar internasional, sehingga siapa yang boleh membawa, menjual atau memilikinya harus atas dasar ijin dari penguasa.Â
Bukankah praktik seperti ini masih berlangsung sampai hari ini, bahwa untuk berusaha seseorang harus memiliki izin usaha? Memang perkembangan terkini istilah "izin usaha" berubah dan diperlunak menjadi cukup mendaftar saja, namun tetap saja semangat pengendalian masih terasa. Dan proses perizinan termasuk isu yang membuat birokrat dipandang miring selama ini.
Upaya reformasi birokrasi dengan memasukkan dimensi yang lebih modern, misalnya dengan pendekatan berbasis kinerja sudah diupayakan. Perkembangan ilmu dan pengetahuan administrasi negara yang dipelajari dari negara-negara maju sudah dilakukan. Sayangnya aspek latar sejarah terbentuknya dan budaya yang melekat di dalamnya masih hidup di alam pra sadar birokrasi pemerintah sampai hari ini.
Tidak sulit untuk menelusuri bahwa kata "kabupaten" berasal dari "ke-bupati-an" yang akarnya merujuk kepada raja tradisional dulu. Artinya pemimpin birokrasi lokal di daerah saat ini, sadar tidak sadar, tersambung dengan citra seorang raja. Sebutan raja-raja kecil memiliki jejak dan akar yang juga menjadi akar dari terbentuknya negara Indonesia modern, malah akar tersebut sesungguhnya tidak tercabut.
Dengan latar demikianlah maka kita dapat mengerti, paling tidak dari aspek sosio-kultural, mengapa birokrasi di negara kita sulit move on menjadi organisasi ideal sebagaimana dimaksud oleh Weber, sang Bapak Birokrasi.
Bagaimana dengan perkembangan pengetahuan dalam administrasi publik (pemerintah), kenapa tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan citra birokrasi? Kita dapat menelusuri alasan dan jawabannya dari latar belakang pengetahuan dan konsep yang digunakan untuk mencoba memperbaikinya lau membandingkan dengan latar sosial dan kultur yang melingkupi penerapannya.
Sebagian besar konsep yang digunakan berasal dari alam budaya Barat, bahkan rujukan yang sering dipakai berasal dari belahan Amerika Utara. Sebutlah sebagai contoh konsep pemerintahan berbasis kinerja.Â
Konsep ini digerakkan oleh pemahaman bahwa kegiatan birokrasi idealnya digerakkan oleh tujuan yang terukur dan diperjanjikan bersama. Kegagalan atau keberhasilan diukur dari hasil penilaian publik. Rezim yang gagal harus bersedia diganti.
