Walaupun Tidak Berorientasi Cuan, Muhammadiyah Harus Berhati-hati dalam Mengelola Tambang!

Oleh Amidi

Pada  awal pemerintah menawarkan pengelolaan tambang kepada  organisasi keagamaan (Muhamamdiyah dan NU), semua pada menolak.  Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan, entah mengapa?, sehingga  kedua organisasi keagamaan ini menyetujui penawaran pengelolaan tambang tersebut.

 

Muhammadiyah yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di negeri ini bahkan tersebar dibelahan dunia, telah resmi menerima  izin usaha penambangan (IUP). Hal ini diputuskan dalam rapat konsolidasi nasional PP Muhammadiyah pada hari Minggu 28/7/2024 di Yogyakarta. (Kompas.com,  28 Juli 2024)

Setelah menganalisis masukan, melakukan pengakajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang , ahli lingkungan hidup, majelis dan lembaga dilingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan dari anggota PP Muhammadiyah, rapat pleno 13 Juli 2024 di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta memutuskan bahwa Muhammadiyah siap  mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan tertentu, demikian kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Detik.com, 28 Juli 2024).

 

Pro-Kontra.

Bila kita simak, pasca pernyataan Muhammadiyah menerima UIP tersebut, seriring dengan itu pula Muhammadiyah mulai dihujani kritik, baik yang datangnya dari internal Muhammadiyah  maupun dari luar Muhammadiyah. Warga Muhamamdiyah dan umat  ada yang  "kecewa', dan atau "menyesalkan" keputusan tersebut, sehingga petinggi-petinggi Muhamamdiyah mempersilahkan kader dan umat mengkritik asal  jangan "mengejek".

Tempo.co,  28 juli 2024,  mensitir pernyataan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais yang menyoroti   putusan PP Muhammadiyah yang menerima IUP  untuk ormas keagamaan, Amien Rais menganggap tawaran itu  bagaikan racun bagi ormas keagamaan.

Pengmat Ekonomi  UGM  Fahmy Radhi mengatakan keputusan yang diambil Muhammadiyah justru menimbulkan lebih banyak kerugian dari pada keuntungan. Ia mengatakan tidak mudah mengelola tambang dan Muhammadiyah belum berpengalaman dan permasalahan tambang khsusunya batu bara dipastikan  merusak lingkungan, (detik.com,  29 Juli 2024).

Dikalangan perempuan Muhamamdiyah yakni  kalangan ibu Aisyiah, juga  menolak IUP, Ketua Divisi  Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP aisyiyah  Hening Parlan dengan tegas menolak konsesi tambang dari pemerinyah. Ia berharap PP Muhamamdiyah tidak menerimanya. (detikhikmah, 26 Juli 2024)

Dalam Kaderhijaumu.id disinyalir bahwa sangat tidak masuk akal  jika Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis terbesar di dunia menerima tambang baru bara. Persyarikatan yang didirikan 1912  ini, memiliki jargon gerakan pembagaruan dan pencerahan.  Dengan menerima konsesi tersebut, maka gerakan tersebut  patut dipertanayakan bahkan Muhammadiyah sedang bergerak mundur jauh ke belakang.

Suara kekecewaan datang dari Muhamamdiyah di daerah, PD Muhamamdiyah di Trenggalek, Jawa Timur, Suripto mengklaim dirinya bersama warga Muhammadiyah lain termasuk di Papua menyatakan penolakan kepada pimpinan pusat (bbc.com,  29 Juli 2024)

Adi Prayitno menyinggung Muhammadiyah dan NU, dalam suatu pernyataa bahwa "Qunut  dan Tahlinan Boleh Beda, Tapi Tambang Bisa Padu"  (fajar.co.id,  28 Juli 2024)

Ketua PP Muhammadiyah bidang Ekonomi, Bisnsi dan Industri Halal Muhajir Effendy bungkam usai ditunjuk  memimpin tim khusus dalam usaha tambang yang akan dijalankan PP Muhammadiyah. (Tempo.co, 28 Juli 2024).

Namun ada juga pihak yang pro, seperti yang diberitakan Tempo.co, 30 Juli 2024, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir, mengatakan akan mamatuhi keputusan PP Muhammadiyah , "karena sudah jadi keputusan PP ya kami di PW  sami'na waatho'na, ujar dia melalui  pesan singkat pada Selasa 30 Juli 2024.

 

Alasan Menerima.

Bila ditelusuri, mengapa Muhammadiyah menerima IUP tersebut, setidaknya ada pertimbangan tersendiri bagi Persyarikatan yang sudah besar dan memiliki aset yang tersebar dimana-mana bahkan  di luar negeri.

Alasan Muhammadiyah menerima IUP seperti yang disampaikan Bapak Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, "Kami melihat nilai positif tambang itu seperti  sebuah kehidupan, bertahan seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya". (tempo.co, 30 Juli 2024). Kemduian diberbagai media yang ada, Bapak Haedar Nashir menyampaikan "keyakinannya" bahwa Muhammadiyah akan mengelola tambang  dengan konsep "pro Kesejahteraan Sosial dan Pro Lingkungan Hidup".           

Berdasarkan pantauan saya  di lapangan selama ini, pelaku bisnis di negeri ini,  memang sulit untuk masuk atau ikut "nimbrung" melakoni  bisnis pertambangan ini. Di pihak mereka yang sudah memegang Kontrak Karya Pertambangan di negeri ini sering memberi alasan bahwa untuk melakoni  bisnis pertambangan dibutuhkan modal "gede", "SDM handal" dan "teknologi tinggi". Nah,  kita masih dianggap belum mampu memenuhi persyaratan tersebut, apalagi adanya kasus "lapindo" beberapa waktu lalu.

Saya selaku Tenaga ahli Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan (Kadin Sumsel), bersama jajaran dan komponen penting di Sumatera Selatan, sepuluh tahun lalu "pernah menghadap DPR dan Komisi VII yang menangani masalah pertambangan ini", agar pelaku bisnis di daerah Suamtera Selatan dapat dilibatkan dalam  bisnis pertambangan, karena akan ada beberapa pemegang Kontrak Karya Pertambangan izin-nya akan habis, namun apa daya, ternyata belum membuahkan hasil.

 

Yakinkan  Bukan  Cuan Yang Di Buru.

Pada umumnya, pelaku bisnis yang melakoni  bisnis pertambangan, sudah bisa dipastikan dapat mengantongi cuan/uang yang tidak kecil, ada yang menjadi meliarder atau miliuner  dan sebutan lainnya.

Apakah Muhammadiyah juga ingin melakukan hal yang sama,  memperoleh cuan "gede"?. Bila ditilik tujuan hadirnya Persyarikatan Muhammadiyah di negeri ini dan dari keberadaan amal usaha atau  bisnis yang di miliki Muhamamdiyah, sebetulnya Muhammadiyah sudah  "enjoy" dengan amal usaha atau  bisnis yang dimilikinya tersebut. Tidak sedikit amal usaha di bidang pendidikkan, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi dan di bidang lainnya  yanhg dimiliki Muhamamidyah.

Amal usaha atau  bisnis yang ada ini saja tidak  berorientasi cuan, tetapi lebih berorientasi pada pengembangan amal usaha sendiri, pengembangan persyarikatan dan lebih pada kesejahteraan sosial  baik bagi warga Muhammadiyah  maupun  umat.

Kalau pun memperoleh cuan, namun tidak menjadi tujuan  utama, melainkan cuan yang diperoleh sudah merupakan "by product" dari adanya aktivitas  amala usaha atau aktivitas penambangan  nantinya. Tapi yang ingin ditonjolkan Muhammadiyah adalah pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan, hal ini berkali-kali disampaikan oleh bapak Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah.

 

Perlu Berhati-hati.

Terlepas dari pro dan kontra,  yang jelas IUP sudah resmi diterima Muhammadiyah, tinggal pelaksaan saja. Dalam melaksanakannya nanti, Muhammadiyah terlebih pihak yang terlibat langsung, harus berhati-hati, tindakan kehati-hatian tambang (prudential mine) harus dikedepankan.

Kita dukung keputusan Muhamamdiyah menerima IUP tersebut, sembari  mengontrol proses pelaksanaannya,sembari mengingatkan jangan sampai melenceng dari ideologi yang sudah terpatri pada warga persyarikatan  Muhammadiyah dan sembari jangan menghalangi tugas Muhamamdiyah  mencerahkan serta mengamalkan "amar ma'ruf nahi munkar" yang sudah di pelihara selama ini. Kemudian, bila dalam perjalanan (penambangan) ada tanda-tanda akan mengikis ideologi dan merintangan perjuangan,   Muhamamdiyah segera stop penambangan, jangan sampai sudah ternoda baru akan bertindak !. Selamat berjuang!!!!!