Mohon tunggu...
Amidi
Amidi Mohon Tunggu... Dosen - bidang Ekonomi

Dosen dan Pengamat Ekonomi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Stop Wacana Perpanjangan Jabatan Kepala Desa, Lebih Baik Optimalkan Dana Desa

2 Februari 2023   06:12 Diperbarui: 3 Februari 2023   17:45 883
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Demonstrasi kepala desa (kades). (Dok. Bahrul Ghofar via kompas.com)

Wacana masa jabatan kepala desa 9 (sembian) tahun yang muncul tersebut, menimbul pro-kontra, saya tidak bermaksud membahas persoalan masa jabatan tersebut. 

Menurut saya bukan persoalaan lamanya masa jabatan kepala desa, menurut saya yang penting bagaimana kontribusi dari seorang kepala desa terhadap desa yang dipimpinnya.

Jika kita mengedepankan kontribusi, maka dana yang mengalir ke desa akan bisa dimanfaatkan secara baik dan optimal.

Karena desa merupakan ujung tombak pembangunan bangsa, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

Salah satu upaya untuk mempercepat keberhasilan pembangunan desa yakni melalui pemberian bantuan dana desa. Dana desa yang mengalir ke desa-desa tersebut, harus dimanfaatkan secara maksimal.

Beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengehentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, lantaran diketahui desa tersebut tidak memenuhi syarat aturan desa. 

Desa tersebut cacat hukum dan register Perda Pertanggungjawaban APBD. Berdasarkan hasil tersebut, sehingga dana desa sempat dihentikan sampai ada kejelasan (RiauPos.co, 15 Januari 2020).

Sehubungan dengan itu, Akhmad Muqowan selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Desa pada saat itu menyesalkan atas pencabutan Dana Desa oleh UU Nomor 2 tahun 2020. 

Muqowan menjelaskan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa harus dijalankan sesuai ketentuan perundangan, yang memang UU tersebut menjadi tonggak bagi keperbipahakan Negara terhadap desa.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa desa mendapat pengakuan sebagai sebuah entitas yang harus diakui keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sekaligus diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri kewenangan yang berskala desa. (desapedia.id, 23 Juni 2020)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun