Dia sempat termenung ketika hendak menjawab harapannya kepada gubernur baru yang bakal memimpin DKI. Dia terlihat irit bicara lantaran tak ingin berharap banyak.
"Nggak ada (harapan), sama aja dulu. Apa yang mau diharapin. Sekali diharapin, udahan gubernurnya. Apa yang mau diharapin? Kalo dulu zamannya Soeharto itu tertib peraturannya, mulai 2002 awal mula banjir terjadi" pungkas Dedi.
Warga dan Pemerintah setempat berharap masalah banjir di Jakarta ini bisa diatasi dengan segera. Hal ini bisa dapat terwujud melalui program pengendalian banjir secara terpadu. Mulai dari memperhatikan dan membenahi daerah aliran sungai (DAS) dari hulu sampai hilir. Mengatasi banjir di daerah hilir (wilayah DKI) tanpa membenahi daerah hulu (Bopunjur) akan sia-sia belaka. Sehubungan dengan besarnya volume air ketika musim hujan, untuk wilayah DKI Jakarta kita mesti menerapkan kombinasi tiga konsep pengelolaan tata air secara serentak.
Pertama, mengendalikan aliran air dari daerah hulu (banjir kiriman) dan membatasi volume air yang masuk wilayah Ibu Kota. Untuk itu, fungsi BKT sebagai saluran kolektor untuk menampung limpahan air dari hulu yang dialirkan melalui sisi timur Ibu Kota harus segera dioptimalkan. Kedua, mengupayakan agar air hujan sebanyak mungkin diresapkan ke dalam tanah guna memperbesar cadangan air tanah, yang sangat dibutuhkan saat kemarau. Kini saatnya pemerintah mewajibkan pembangunan satu sumur resapan untuk setiap rumah dan pembuatan lubang biopori sebanyak mungkin di lahan-lahan terbuka di wilayah yang muka air tanah (water table) nya masih dalam. Ketiga,memperlancar aliran air dari permukaan tanah yang terbuka ke saluran-saluran drainase, sungai-sungai, dan akhirnya ke laut. Dan penyedotan air tanah harus segera dibatasi atau dilarang agar permukaan tanah tidak semakin menurun.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
