Pajak merupakan pendapatan negara yang diperoleh dari masyarakat dan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Pajak bukan hanya sebagai sumber keuangan negara, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Perolehan pajak berasal dari masyarakat dan akan kembali pada masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai fasilitas publik secara luas, tak terkecuali dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Artikel ini akan mengulas bagaimana pajak memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan.
Pajak untuk Pendidikan.
Pemerintah menetapkan anggaran sejumlah 665 triliun rupiah dalam APBN 2024 untuk pendidikan. Alokasi anggaran untuk pendidikan cenderung meningkat dari tahun ke tahun yang menunjukkan upaya pemerintah untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat.
Pajak digunakan untuk membiayai kebijakan pembangunan pendidikan sebagai berikut.
Penguatan wajib belajar dan bantuan pendidikan. Pajak disalurkan kepada masyarakat dalam rangka pembangunan pendidikan melalui beasiswa PIP sekolah, PIP kuliah, dan afirmasi pada seluruh sekolah di Indonesia termasuk sekolah keagamaan.
Peningkatan PAUD melalui APBD/Dana Desa. Salah satu tantangan pendidikan di Indonesia yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam menempuh PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) masih belum optimal. Pajak yang disalurkan untuk PAUD ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Peningkatan sarpras penunjang pendidikan khususnya di daerah 3T. Pemerataan pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah. Pajak berkontribusi dalam membiayai peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan guru. Kompetensi guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan sehingga pemerintah menetapkan alokasi anggaran untuk program guru penggerak dan pemberian sertifikat pendidikan yang dibiayai oleh perolehan hasil pajak.
Pendidikan vokasi sejalan dengan pasar tenaga kerja. Tantangan pendidikan di Indonesia salah satunya pengangguran dari lulusan vokasi yang masih tinggi sehingga pemerintah melakukan penguatan teaching industry dan SMK Pusat Unggulan yang dibiayai oleh pajak dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
Peningkatan investasi pendidikan. Indikator Human Capital Index di Indonesia tergolong rendah sehingga pemerintah masif dalam melakukan investasi pendidikan melalui pemberian beasiswa. Anggaran yang berasal dari pajak juga digunakan untuk membiayai riset/penelitian, pemajuan kebudayaan, dan perguruan tinggi.
Pajak untuk Kesehatan.
