Buku dalam Jangkauan Guru Honorer

Pertama, pemerintah (Dinas PPO Flotim) tidak memiliki data yang pasti terhadap banyaknya guru honorer yang mengabdi di daerahnya, sehingga sulit dan tidak bisa memasukannya dan mengajukannya dalam anggaran tahun berjalan. 

Kedua, pemerintah (Kadis PPO) mengetahui masalah dan realita ini namun sengaja menutup mata dan tidak berkeinginan mencari jalan keluarnya. Atau dengan lain perkataan, kurangnya rasa empati terhadap sesama. 

Jika yang menjadi persoalan adalah poin pertama, maka pemerintah tinggal mencari dan mendata guru-guru honorer yang mengabdi, membuat analisis tingkat kebutuhan, lalu mencari solusi yang tepat. 

Namun jika yang menjadi permasalahan adalah pada poin kedua, maka akan sangat berbahaya dan kecil kemungkinan persoalan ini cepat teratasi.

Perjuangan meningkatkan upah guru honorer ini tentu saja berkaitan juga dengan gerakan pemberantasan buta huruf seperti yang sedang dilakukan Agupena Flotim sekarang ini. Dan seyogyanya harus menjadi perjuangan dari dari PGRI Flotim dan Agupena. 

Dengan mampunya daya beli seorang guru terhadap buku, angka melek huruf yang disimpulkan oleh Ignas Kleden di atas perlahan-lahan bisa diatasi, bahwa melek huruf tidak hanya sebatas teknis dan fungsional, tapi juga bisa sampai pada tingkatan budaya.

Jika sistem pengupahan sudah bisa memampukan seorang guru membeli sebuah buku, maka terbuka kemungkinan melek huruf secara budaya bisa kita tingkatkan (Sekali lagi, tidak berarti bahwa dengan adanya daya beli buku, seorang guru lantas begitu saja menjadi pembaca dan penulis yang baik. Ada begitu banyak variable yang berperan, salah satunya adalah minat baca dan  tulis). 

Hal-hal teknis lainnya bisa diikutkan nanti, misalnya dengan mendirikan perpustakaan, bekerja sama dengan pihak penerbit, dengan tokoh buku, dan lain-lain. 

Hal ini haruslah menjadi pertimbangan prioritas dari Dinas PPO Flotim dalam mengajukan anggaran, dan juga PGRI dan Agupena Flotim dalam gerakan ke depannya.