Mohon tunggu...
Ambo Dalle
Ambo Dalle Mohon Tunggu... wiraswasta -

Ngeblog untuk belajar menulis dan berbagi. Mari kita giatkan gemar menulis dan membaca.

Selanjutnya

Tutup

Politik

18 Kebohangan Pemerintahan Rezim SBY

15 Januari 2011   01:34 Diperbarui: 26 Juni 2015   09:35 586
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Baru-baru ini sempat kita lihat di media, sangat ramai pemberitaan bahwa sebuah pertemuan yang di adakan oleh tokoh lintas agama untuk mengungkap 18 kebohongan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Sangat menarik untuk kita cermati bahwa tokoh lintas agama ini mungkin sudah gerah bahkan mungkin sudah geram melihat kinerja pemerintahan yang belum juga bisa menuntaskan bebarapa kasus. Belum selesai kasus lama muncul lagi kasus baru, sehingga kasus-kasus tersebut menumpuk dan tidak terselesaikan. Menurut penilaian para tokoh lintas Agama dikumpulkanlah beberapa kebohongan pemerintah antara lain 9 kebohangan lama: No Versi Pemerintah Fakta

1

Pemerintah mengatakan bahwa penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa. Data penduduk yang layak menerima beras miskin, jumlahnya mencapai 70 juta, sedang jika digunakan data penduduk yang berhak dapat Jamkesmas, jumlahnya 76,4 juta.

2

Pemerintah berjanji akan mengamankan sektor pangan. Hingga kini pemerintah malah menyerahkan harga kebutuhan rakyat tersebut pada mekanisme pasar.

3

Pemerintah pernah mempromosikan terobosan dalam ketahanan pangan dan energi berupa padi Supertoy dan program Blue Energy NOL BESAR

4

Presiden SBY menyampaikan bukti photo (teroris latihan membidik wajah SBY) bahwa dirinya merupakan sasaran terorisme pada 2009. Bukti photo adalah photo lama yang pernah disampaikan di DPR tahun 2004.

5

Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus Munir serta pelanggaran HAM lainnya. NOL BESAR

6

Pemerintah mengatakan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas, anggaran pendidikan 20 persen dari APBN di luar gaji guru dan dosen. Hingga kini anggaran 20 persen APBN itu masih termasuk gaji guru, dosen, dan pendidikan kedinasan.

7

Presiden SBY meminta adanya solusi permanen kasus Lapindo. Hingga kini para korban Lapindo masih menuntut haknya dengan menggelar aksi di sejumlah daerah. Selain itu, pada 7 Agustus 2009 malah diterbitkan SP3 kasus tersebut. Pemerintah atau Lapindo tidak lagi berupaya menutup semburan lumpur.

8

Pada pidatonya di Manado pada 2009, Presiden SBY meminta semua negara di dunia melindungi dan menyelamatkan laut. Hingga kini Newmont setiap hari membuang limbah ke Teluk Senunu, NTB, sebanyak 120.000 ton.

9

Pemerintah telah membentuk tim audit PT Freeport pada 2006. Hingga kini tidak terlihat upaya berarti untuk renegosiasi kontrak Hingga kini tidak terlihat upaya berarti untuk renegosiasi kontrak Sementara kebohongan terbaru 2010 :

1

Presiden SBY berpidato pada 17 Agustus 2010 yang isinya menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama. Agustus 2010 yang isinya menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama. Sepanjang 2010 terjadi 33 penyerangan fisik atas nama agama. Menurut mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, selama 2009 terjadi 40 kasus kekerasan ormas, 2010 menjadi 49 kasus.

2

Presiden SBY menjanjikan jaminan terhadap kebebasan pers dan kepolisian berjanji akan menindak tegas setiap kasus kekerasan terhadap insan pers. Hingga kini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat selama 2010 kasus kekerasan pers sebanyak 66 kasus meningkat dari 2009 yang 56 kasus.

3

Presiden SBY berjanji akan melengkapi TKI dengan telepon genggam agar tidak terjadi ketertutupan informasi. Hingga kini telpon genggam tidak juga diberikan dan memorandum untuk melindungi para TKI tidak juga dilakukan.

4

Presiden SBY menyatakan bahwa kepindahan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah atas dasar permintaan Bank Dunia. Di sebuah media nasional diungkapkan bahwa kepindahan Sri Mulyani sesungguhnya merupakan paksaan dari Presiden. Seorang pejabat Kementerian Keuangan mengatakan, Sri Mulyani tidak pernah berniat mengundurkan diri.

5

Presiden SBY berkali-kali berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut riset ICW, dari pernyataan SBY yang mendukung korupsi, hanya 24 persen yang terlaksana

6

Terkait dengan pengusutan rekening gendut para pewira Polri. Presiden menginstruksikan jika ada pelanggaran hukum, yang terkait harus diberikan sanksi. Jika tidak, Kapolri harus menjelaskan kepada masyarakat. Hingga kini baik masalah rekening gendut maupun pelaku penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkan masih misterius. Bahkan 7 Agustus 2010 dan 29 Desember 2010 dua Kapolri mengatakan, kasus ini ditutup.

7

Presiden SBY menjanjikan politik yang bersih, santun, dan beretika. Hingga kini, Andi Nurpati masih menjadi pengurus Partai Demokrat meskipun sudah diberhentikan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena telah melanggar peraturan KPU.

8

Terkait kasus mafia hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjanji menyelesaikan kasus pelesiran terdakwa mafia pajak Gayus H Tambunan dalam 10 hari. Tapi kenyataannya hingga kini tidak ada keterangan pers tentang hal tersebut. Tak ada kejelasan kapan Gayus keluar, pergi naik apa, dengan siapa, aktivitasnya, bahkan sekarang malah mencuat kasus baru, Gayus pelesir ke luar negeri.

9

Pada 1 September di Mabes TNI Cilangkap Presiden SBY menyampaikan bahwa perlakuan tidak patut terhadap tiga petugas KKP sedang diusut. Pemerintah Malaysia sedang menginvestigasi masalah tersebut. Hingga kini tidak pernah ada penjelasan atau hasil investigasi apa pun. SBY dan kroni-kroninya serta parpol koalisi Demokrat serta aparat pemerintahan yang bekerja dibawah pemerintahan SBY sibuk membela diri dan mengklaim bahwa yang dicanangkan pemerintah belum sepenuhnya berhasil (ada yang berhasil dan ada masih dalam proses). Sebenarnya pemerintah kalau mendapat kritisi semacam itu harus dengan hati lapang menerima kritikan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Kita lihat saja kasus century dan kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan, sudah berapa lama ini di tangani dan mau sampai kapan. Terus kontrak kerja perusahaan Asing (bukan Freeport saja) yang perlu direvisi karena merugikan rakyat Indonesia sendiri, Apakah hal ini sudah ada langkah pasti yang dilakukan pemerintah. Saya tertarik dengan pernyataan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie bahwa pemerintah harus bersikap tegas dan berani untuk merevitalisasi semua kontrak kerja Perusahaan Asing yang ada di Inonesia karena merugikan masyarakat Indonesia. Pernyataan sikap para tokoh lintas agama yang hadir dalam acara tersebut menunjukkan betapa mereka merasa gerah dan geram terhadap kebohongan yang dilakukan oleh rezim SBY selama ini. Namun sehebat apapun kegerahan dan kegeraman para tokoh lintas agama, pastinya akan diperhadapkan secara diametral dengan arogansi kekuasaan ala SBY. Terus bagaimana dengan sikap masyarakat Indonesia dan sikap kita sebagai masyarakat Indonesia??

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun