Misteri Indonesia di Tahun 2030

Diskursus tentang kemungkinan Indonesia bubar pada 2030 yang dipicu oleh buku "Ghost Fleet" (2015) dan dikomentari oleh politisi dan para tokoh Indonesia ini menarik. Saya ingin menggunakannya sebagai momentum mengukur ketegangan geopolitik dunia dan prospek kekuatan Indonesia.

Apa yang akan terjadi masih misteri. Sejumlah pemikir strategis memperkirakan 2030 adalah titik persilangan antara menurunnya dominasi Amerika Serikat dengan menguatnya Tiongkok di bidang ekonomi, teknologi, dan militer. Jika tidak ada interupsi, maka Tiongkok akan menjadi negara adidaya nomor satu dunia.

Di atas kertas sebenarnya AS masih jauh lebih unggul dari Tiongkok, dalam hal ekonomi, teknologi, apalagi militer. Namun, yang dilakukan Tiongkok sekarang adalah memperkecil jarak, seperti pelari di nomor dua yang sedang bekerja keras menyusul pelari pertama.

Pada 2030 itulah diperkirakan mereka akan berlari seiring. Dalam perspektif strategi perang, ini berarti Tiongkok akan siap dan mampu menghadapi AS jika terjadi eskalasi konflik yang serius di Asia dan dunia.

Masalah di Amerika Serikat

Amerika Serikat memang masih unggul dalam banyak ukuran namun ia sekarang tengah bergelut dengan krisis legitimasi para pemimpinnya serta konflik elite yang berlarut-larut sejak awal proses pemilihan umum hingga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden.

Krisis ini menyebabkan AS tidak mampu melakukan mobilisasi sumber daya besar-besaran karena tidak solidnya kekuatan-kekuatan domestik. Jika Amerika memutuskan pergi berperang, hambatan pertama yang akan dihadapi adalah penolakan besar-besaran dari rakyatnya sendiri.

Amerika juga sedang mencari bentuk kebijakan luar negerinya. Slogan Trump "Make Amerika Great Again" dan "America First" membuatnya berorientasi ke dalam (inward looking) dengan cakrawala yang sempit. Faktor ini yang menyebabkan barisan Amerika tampak belum rapi di tengah konflik global yang terus naik tensinya.

Menurunya kemampuan Amerika melakukan mobilisasi besar-besaran juga disebabkan menurunnya kekuatan ekonomi. Jika dulu "Barat" menguasai sekitar 70-80% ekonomi global, kini tinggal sekitar 40% karena direbut oleh Asia, khususnya Tiongkok dan India.

Amerika juga masih limbung karena belum pulih dari terpaan krisis ekonomi 2008. Krisis yang dimulai dari kredit macet sektor properti ini berkembang hingga memukul jantung kapitalisme, pasar bebas, dan secara khusus meruntuhkan kepercayaan kepada sistem keuangan global.

Satu per satu raksasa keuangan Amerika tumbang, mulai dari Bear Sterns, Lehman Brothers, hingga AIG. Kemudian muncul krisis utang di Eropa yang meluluhlantakkan Yunani dan merembet ke Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Siprus. Bersamaan itu, mulai timbul krisis gelombang pengungsi ke Eropa.

Amerika kehilangan legitimasi di Eropa. Ini tampak dari sikap beberapa negara, salah satunya Kanselir Jerman Angela Merkel yang dengan tegas menyatakan sudah waktunya Barat tidak lagi tergantung pada kepemimpinan Paman Sam. Di dalam negeri, Amerika tidak bisa melakukan konsolidasi elite untuk melakukan agenda-agenda besar.

Kembali ke Ghost Fleet, buku ini bisa dibaca sebagai warningdan provokasi agar Amerika segera melakukan interupsi ketika masih dalam posisi unggul. Ada pihak yang tidak menginginkan Amerika nantinya harus masuk ke suatu konflik---bahkan perang---yang tak mungkin dimenangkannya.

Masalah di Tiongkok

Dengan segala glorifikasi sebagai keajaiban ekonomi dari timur, Tiongkok bukan tanpa masalah. Setelah mencapai puncak pertumbuhan ekonomi 14,2 persen pada 2007, mulai 2015 hingga sekarang angka pertumbuhan Tiongkok selalu di bawah 7 persen dengan tren menurun.

Negeri Panda ini belum mendapat momentum lagi untuk menggenjot roda perekonomiannya. Padahal, dalam bahasa yang sederhana, tidak mudah memberi makan sekitar 1,4 miliar manusia. Konsekuensi dari perlambatan ekonomi adalah menurunnya penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan sehingga ancaman revolusi sosial terus membayangi negeri itu.

Masalah kesenjangan ekonomi pun semakin banyak ditulis oleh media internasional. Pada akhir 2016, Forbes mengutip penelitian dari Nanjing Agricultural University, menggambarkan Tiongkok yang terbagi dua: tujuh provinsi pesisir, yaitu Shanghai, Tianjin, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Shandong, and Fujian serta bagian Inner Mongolia adalah daerah berpendapatan tinggi; sementara daerah lain di pedalaman adalah daerah berpendapatan rendah.

Pendapatan per kapita di daerah pedalaman hanya 60 persen dari mereka yang tinggal di daerah kaya. Tak heran ada yang menyebut, kota-kota pesisir yang berkilau seperti Shanghai, Guangzhou atau Shenzhen tak ubahnya ruang tamu yang indah untuk menyembunyikan ruang dalam yang sederhana.

Namun, Presiden Xi Jinping lebih mampu melakukan konsolidasi ke dalam, terutama setelah konstitusi negeri itu menghapus masa jabatan presiden. Ia tidak memiliki masalah legitimasi kepemimpinan dan konsolidasi elite seperti yang dihadapi Trump.  Xi juga lebih mampu mengendalikan masyarakat sipil untuk konsolidasi agenda-agenda besar.

Konsolidasi kekuatan militer tampak dari belanja persenjataan yang terus naik. Data resmi menunjukkan pada 2016 belanja militer Tiongkok USD 146 miliar (Rp 1.900 triliun), naik 11 persen dari USD 131 miliard pada 2014. Angka ini menempatkan Tiongkok sebagai nomor dua persis di bawah AS. Dari sisi industri pertahanan pun Tiongkok telah menjadi eksportir senjata terbesar nomor tiga dunia, memasok persenjataan ke 35 negara dengan pembelian signifikan dari Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar.

Dalam perspektif kritis, agenda Xi memperkuat militer juga bertujuan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembelahan sosial yang tidak terkendali. Konsolidasi elite juga dilakukan dengan memberangus lawan-lawan politiknya melalui isu pemberantasan korupsi.

Tiongkok dengan cerdas memanfaatkan hamparan kontinen Asia untuk memperkuat posisi geopolitiknya melalui pembangunan jalan dan rel kereta serta jalur pipa gas. Belajar dari Barat, Tiongkok juga memperkuat dominasinya dengan membentuk lembaga keuangan raksasa Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan 67 negara anggota, termasuk sejumlah negara Eropa seperti Belanda, Swiss, Jerman dan Israel.

Tiongkok mengadopsi kapitalisme untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya, tetapi masih menetapkan komunisme dalam sistem ideologi dan politiknya, seraya menjaga jarak terhadap kapitalisme global. Tiongkok bahkan mulai masuk ke isu sensitif seperti Palestina-Israel dan konflik Suriah.

* * *

Mengikuti alur di atas, jika tidak ada interupsi, Tiongkok akan menjadi negara adidaya nomor satu di dunia. Interupsi yang mungkin terjadi adalah krisis ekonomi dalam skala besar atau perang. Itulah misteri yang baru akan terjawab pada waktunya. Lalu, di mana Indonesia di tengah konflik yang memanas ini? Katakanlah, jika Laut Tiongkok Selatan mengalami eskalasi, apa yang bisa kita lakukan?

Lebih penting lagi, bisakah Indonesia menjadi faktor interupsi agar perimbangan kekuatan dunia tetap terjaga sehingga usia perdamaian bisa lebih panjang? Itu yang harus dijawab oleh para pemimpin. Jika bisa mengelola semua potensi yang dimiliki, seharusnya Indonesia duduk di meja utama perundingan dunia.

Anis Matta, pengamat politik internasional.