Figur yang Layak Memimpin Maluku Utara 2024

Quo vadis Provinsi Maluku Utara (Malut) setelah tahun Pemilu 2024?. The next KH. Abdul Gani Kasuba, sebagai Gubernur. Apakah akan dilanjutkan dinasti politiknya?. Pertanyaan sederhana seperti ini mulai terdengar di masyarakat bumi "Marimoi Ngone Futuru" Malut.

Dalam kepentingan rotasi kepemimpinan kita harus punya stok pemimpin. Mereka yang matang, mantap, dan secara multi dimensi memiliki syarat kepemimpinan. Mereka yang nanti diseleksi melalui mekanisme demokrasi. Dipilih rakyat secara akbar, melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Malut tidak kehabisan stok kepemimpinan. Masih menumpuk, kadernya melimpah ruah. Saling antrian menunggu giliran memimpin daerah.

Kita generasi muda Malut Sadar betul bahwa daerah yang kita cintai ini harus punya generasi penerus "the next generation". Jangan denyut pembangunan dihentikan. Tak boleh dibiarkan, mereka yang tidak memiliki kepekaan, tidak punya bekal, ahistoris, mereka yang munafik mengendalikan dan memimpin Malut di 2024. Karena, kalau dibiarkan kita akan kenal karma "kutukan" dari leluhur.

Diantaranya nama-nama yang digadang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Malut 2024 adalah Namto Hui Rob (Anggota DPD RI), Achmad Hatary (Anggota DPR RI), dan Husain Alting (Anggota DPD RI). Ada juga Taufik Madjid (Sekjen Kemendes PDTT), Ishak Naser (Politisi dan Presidium Majelis Wilayah KAHMI Malut), dan Muhammad Kasuba (Politisi PKS).

Untuk deretan Kepala Daerah yang diprediksi bertarung di pentas Pilgub yaini Edi Langkara (Bupati Halteng), Benny Laos (Bupati Morotai), dan Ali Ibrami (Wali Kota Tidore Kepulauan). Kemudian politisi yang juga Almuni aktivis Cipayung, Rahmi Husen (Ketua DPD Partai Demokrat Malut), dan Basri Salama (Ketua DPD Hanura Malut) mulai mendapat dukungan luas.

Publik satu persatu mulai berani bersuara. Tentang figur yang mereka jagokan. Nama politisi muda seperti Muhammad Syukur Mandar atau yang akrab disapa MSM (Politisi), Iskandar Idrus (Ketua DPW PAN Malut) dan Santrani Abusama (Ketua Pemuda Pancasila Malut), santer dibicarakan. Mereka mencuat, digemari kalangan milenial. Masyarakat Malut sedang mencari pemimpin alternatif.

Politisi yang merepresentasikan milenial ini disebut memiliki narasi pembaharuan. Kreatif, inovatif, dan disebut-sebut sebagai petarung politik. Dinilai layak memimpin Provinsi Maluku Utara. Mereka dikenal pengusung ide regenerasi kepemimpinan. Bahwa gelanggang politik harus diambil alih kaum muda.

Selanjutnya, tensi politik yang telah direspon publik Malut melahirkan juga nama-nama lain. Para tokoh politisi senior seperti Mohammad Yamin Tawari, Syaiful Bahri Ruray, Ahmad Hidayat Mus (AHM) dan Wahda Zainal Imam (WZI), mendapat porsi dukungan publik. Mereka dinilai masih memiliki basis dukungan yang mengakar. Kita berharap elit politik lokal memiliki kearifan dalam merancang panggung politik di Pilgub 2024.

Mereka diminta untuk tidak pasrah mengikuti alur dan skema elit politik nasional yang cenderung pro oligarki. Kondisi lokalitas Malut lebih dimengerti, dipahami para politisi lokal. Maka yang berhak merajut pola koalisi parpol di Malut saat Pilgub ialah elit politik lokal. Jangan lagi mau didikte politisi pusat.

Politisi lokal Malut harus membuat permainan politik berjalan riang gembira. Tahun Pemilu 2024 harus membuat masyarakat Malut makin mengalami progres dalam hal berdemokrasi. Pilgub dijadikan pentas untuk festival gagasan. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut tidak dikunci, pada dua pasang calon saja.

Tak bisa dinafikkan, bagaimanapun itu. Sejumlah nama yang dirangkum di atas, tidak lain generasi terbaik. Mereka kader kebanggaan Maluku Utara. Parpol jangan sampai menutup kesempatan mereka. Lalu hanya fokus pada satu dua kandidat yang memiliki penguasaan modal besar. Rusak daerah kita Malut, kalau kecenderungannya begitu.

Kran demokrasi mesti dibuka. Stop transaksi atau dagang kepentingan yang mengorbankan masyarakat. Pemegang kendali parpol di daerah harus sportif dan bersikap demokratis. Karena cita-cita sama, Malut harus lebih maju. Lima enam langkah kedepan. Bukan tertatih-tatih, atau kesannya jalan di tempat. Insya Allah atas kerinduan itu, kompetisi Pilgub Malut kita dieratkan atas semangat kekeluargaan.

Ketika calon pemimpin Malut di 2024 lebih dari dua. Atau lebih dari tiga Pasangan calon (Paslon) Gubernur, ini menandakan kalau peradaban demokrasi kita telah maju. Pertahankan cara berpolitik yang menjunjung tinggi nilai pluralisme. Tahun 2018 telah membuktikan Pilgub Malut berhasil mengkompetisikan empat Paslon. Spirit keterbukaan, proporsionalitas tersebut layak dipertahankan. Demokrasi harus terus menjadi unggul.

Selaku anak daerah, kita berharap pemimpin yang beradab akan terlahir. Sosok yang memiliki pandangan lengkap, toleran. Akomodatif, edukatif, dan punya integritas. Tidak cacat moral dalam membangun rekam jejaknya. Karena pemimpin itu teladan, disitulah cerminan masyarakat.

Bukan pelaku calon pemimpin bermental korup yang disodorkan parpol kepada masyarakat Malut. Pemimpin Malut kedepan harus mempu mengayomi seluruh elemen masyarakat. Menjadi penyejuk, menyatukan faksi-faksi politik. Bukan menjadi agen penyebar fitnah. Punyuka polarisasi sosial.

Pada sisi lain. Rasanya miris, karena masih ada kekurangan kita. Dimana tokoh perempuan Malut sepertinya masih belum terorbitkan. Belum ada yang dominan menonjolkan diri untuk maju di Pilgub Malut 2024. Padahal, demokrasi menyediakan dan memberi ruang kepada kaum perempuan. Untuk apa?, agar mereka memiliki posisi setara dengan laki-laki dalam ruang politik.

Boleh jadi, karena iklim politik yang kotor, sehingga perempuan Malut memilih untuk tidak terjun ke politik. Tidak tampil dominan. Ruang sunyi itu harus kita isi, bantu beri peluang dan kesempatan kepada perempuan Malut untuk ambil bagian. Karena panggung politik membutuhkan kehadiran, dan peran perempuan.

Berikutnya, untuk melakukan pendekatan. Mendeteksi kenapa disebut perempuan Malut tidak menonjol di pentas politik. Paling umum metode yang digunakan untuk mengukurnya yakni membaca posisi perempuan sebagai Kepala Daerah di Malut. Hanya satu Kabupaten yang Bupatinya perempuan yakni Kabupaten Kepulauan Sula.

Kita berharap tidak ada diskriminasi untuk perempuan. Agar perempuan diberi kesempatan tampil di Pilgub Malut 2024 mendatang. Mungkinkah karena faktor historis?. Dimana para Sultan terdahulu sampai sekarang tidak ada perempuan. Rasanya, untuk kepemimpinan modern, perlu ada kajian khusus.

Pada konteks demokrasi, kita mendorong tumbuh politisi perempuan. Mereka yang akan bersaing dalam festival politik gagasan tahun 2024 mendatang. Jangan sampai ada citra buruk, bahwa perempuan Malut dibungkam. Hak-hak politiknya dipasung. Insya Allah tidak demikian.

Dari sejarahnya, Maluku Utara saat kejayaan empat Kesultanan (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo), memang semua Sultan adalah Laki-laki. Eksistensi perempuan Malut kontemporer perlu mendapat perhatian serius. Parpol harus memaksimalkan kaderisasi untuk perempuan dipanggung politik. Setidaknya, harus ada calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur Malut dari kalangan perempuan.

Untuk bahasan sejarah. Rasanya tidak mudah tarik kesimpulan. Nanti ada waktu khusus dan diserahkan ke orang-orang yang lebih mahfum dibidang ini. Sedikitnya, target kita semua adalah menyemangati perempuan Malut untuk mewarnai, ambil peran dalam panggung politik lokal.

Tidak hanya sebatas itu. Slogan Maluku Utara bahwa bersatu kita teguh "Marimoi Ngone Futuru" harus benar-benar ditenjukkan. Jangan sampai Pilgub 2024 diskenariokan menjadi duel harga diri. Pertempuran politik secara mati-matian dilakukan. Itu bahaya. Beresiko, karena mobilitasi kekuatan pasti dikerahkan.

Kalau sudah begitu, berarti kita mengalami kemunduran demokrasi. Paslon Gubernur 2024 janganlah dibuat "head to head" dua Paslon. Formasi politik seperti itu riskan. Sebab, Malut telah punya pengalaman buruk akibat konflik politik. Konflik yang cukup menguras energi, hingga memakan korban jiwa. Hindari, jangan terulang lagi.

Dinamika politik tak boleh lagi menyeret-nyeret isu SARA. Masyarakat diadu domba. Hidup dalam badai konflik, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Politik yang buruklah membuat nilai, kesadaran toleransi masyarakat, berubah menjadi intoleran. Waktu itu.

Menyongsong Pemilu 2024 para figur, calon pemimpin Malut harus melakukan edukasi. Harus sungguh-sungguh dan ekstra. Hentikan model dokrit, seperti suku tertentu harus memilih suku tertentu. Lantas, melihat suku adat lain sebagai musuh. Inilah model politik jahat, barbar yang harus dihentikan. Silahkan benahi kembali kerusakan demokrasi yang pernah terjadi.

Yakinlah, Malut akan tertinggal jika waktu kita hanya digunakan untuk berseteru. Yang satu memusuhi, iri terhadap yang lain. Padahal, kita sama-sama Malut. Sama-sama Indonesia. Jangan mau dibodohi karena urusan-urusan teknis membuat masyarakat bertengkar.

Urusan sentimentil, saling menjatuhkan merupakan sebuah semangat yang sangat tidak produktif. Merugikan kita bilang terjebak disitu. Bahkan seluruh masyarakat Malut dibuat terbelah. Persatuan masyarakat terganggu, itu sebabnya rasionalitas berpolitik harus dibangun.

Menuju Pilkada (Pilgub) yang damai 2024, kita butuh rekonsiliasi politik. Bukan yang bersifat semu. Melainkan rekonsiliasi dari hati ke hati untuk Maluku Utara tercinta. Jangan ada lagi dendam. Benih-benih kemarahan sekecil apapun, wajib dihilangkan. Karena itu penghalang untuk Maluku Utara maju. Daerah yang kita cintai ini harus berlari maju.

Dengan semangat "Maku Gawene" masyarakat Maluku Utara menjadi maju tenteram dan sejahtera. Melalui saling menyayangi, cinta dan kasih sayang sesama manusia. Bahkan dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, daerah tercinta tumbuh subur. Berkembang kian pesat. Mendapat berkah.