Praktek politik kompensasi. Musyawarah mufakat tidak lagi menjadi pilihan utama, ada dalam pengambilan keputusan selalu saja melalui voting. Kalaupun dilakukan musyawarah, yang ditemukan hanya deadlock. Miris memang.
Lantas apa unggulnya kebebasan demokrasi itu?. Nyaris belum dapat kita temukan cluenya. Dari sisi teori sudah banyak, dalam perspektif aktualisasi yang masih belum ditemukan contohnya. Yang ada malah pertengkaran kepentingan.
Adu kekuatan aksara, sampai praktek lapangan di panggung politik, penuh kontroversi. Kebebasan demokrasi hanya dijadikan senjata, juga dagelan. Yang efeknya dirasakan langsung rakyat. Bebas tapi tersandera jadinya.
Bagaimana tidak, atas pengaruh situasi dan kepentingan rakyat, akhirnya rakyat menggadaikan kebebasan demokrasinya. Mereka tidak lagi ambil pusing dengan pentingnya memilih pemimpin terbaik dan populis. Itu juga menjadi potret kelalaian stakeholder terkait. Jangan rakyat disalahkan lagi.
Maraknya praktek kekerasan dan terorisme juga perlu menjadi kontemplasi bahwa tidak semata kesalahan rakyat. Melainkan edukasi pemerintah yang tidak maksimal. Bisa jadi, reaksi rakyat yang melakukan hal tersebut karena kecewa pada pemerintah yang abai terhadap kesejahteraan rakyat secara merata.
Dilema lainnya juga kita saksikan di depan mata, dimana kebebasan berdemokrasi direpresif. Rakyat yang demonstrasi menyampaikan aspirasi, malah dianiaya oknum aparat keamanan. Seolah suara kritik mau dibungkam. Menyedihkan, kebebasan di era demokrasi malah menjadi barang antik.
