Untuk itulah, bagi pihak yang kontra dengan Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2024 yang menggeser kegiatan Pramuka ke dalam ruang fakultatif di sekolah, akan sama saja mematikan secara perlahan-lahan karakter manusia yang ditimba dari sumur dasar pembentukan Pramuka itu sendiri.
Jika berkaca secara realistis, sampai dengan saat ini, penerapa kurikulum merdeka khususnya pada konteks sekolah kami yang di pelosok sebagaimana yang saya alami secara langsung hanyalah masih sebatas jargon lepas dan mentok pada perubahan data-data administrasi sekolah semata.
Sungguh masih jauh panggang dari api khususnya dalam penerapannya dalam diri peserta didik. Bahkan demi pemenuhan administrasi kurikulum itu sendiri, para peserta didik dibiarkan terlantar.
Sekali lagi ini hipotesis saya kalau saja dalil dari pihak pemerintah terkait penggeseran praktek Pramuka menjadi tidak wajib atau sukarela, hanya atas dasar jargon-jargon baru yang muncul dari kurikulum merdeka itu sendiri seperti Profil pelajar Pancasila, Berakhlak mulia dan berkebhinekaan global, bergotongroyong dan lain sebagainya. Namun untuk konteks sekolah di pelosok, slogan-slogan tersebut kuat diucapkan namun masih terlampau nihil untuk diilhamkan. Sungguh sangat ironis.
Selain itu, masih pada konteks persekolahan kami di pelosok Nusantara, sejak dari zaman Siti Nurbaya hingga zaman tik-tok hari ini, pilihan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah masih sangat minim.Â
Problem dasarnya adalah, terkait dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Itulah sebabnya mengapa kegiatan Pramuka tetap dilakukan sebagai kegiatan wajib bagi semua peserta didik.
Â
Kalau dilihat-lihat, para peserta didik justru terlihat sangat MERDEKA bila mengikuti kegiatan kepramukaan ketimbang di dalam kelas mengikuti arahan dari kurikulum merdeka.
#Salam Pramuka#
