Konflik Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kalimantan, Indonesia

ANALISIS KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI KALIMANTAN, INDONESIA

Kalimantan, pulau yang kaya akan keanekaragaman sumber daya perikanan,menghadapi serangkaian konflik yang rumit dalam pengelolaannya. Konflik inimelibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, mulai dari nelayan
tradisional hingga industri besar, serta berbagai institusi pemerintah dan komunitas
lokal.

Salah satu permasalahan utama adalah konflik akibat zonasi. Ketika kelompoknelayan beroperasi di area yang telah ditentukan sebagai zona konservasi atau industri,mereka sering kali mengalami konflik dengan kelompok lain yang memiliki hak aksesatau kegiatan di area tersebut. 

Konflik semacam ini seringkali berkembang menjadipertikaian verbal atau bahkan fisik, mengancam stabilitas operasi penangkapan ikan dankeberlangsungan sumber daya perikanan.
Konflik juga sering terjadi karena aktivitas. Masalah akses dan hak-hak penangkapan menjadi pemicu utama, terutama ketika wilayah pemanfaatan perikanan terbatas. 

Nelayan tradisional yang telah lama menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan seringkali merasa terdesak oleh industri besar yang memiliki akses lebih luas dan sumber daya yang lebih besar. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan distribusi sumber daya, yang menjadi sumber ketegangan antar kelompok.

Selanjutnya, konflik muncul akibat rusaknya fungsi ekologi. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan ekologi pesisirmengakibatkan degradasi lingkungan. 

Hal ini menciptakan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem pesisir, yang pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan hidup nelayan dan komunitas yang bergantung pada sumber daya ini. 

Pemetaan konflik menunjukkan adanya beberapa faktor utama yang memperdalam ketegangan. Wilayah pemanfaatan yang terbatas, degradasi ekonomi, sosial, dan ekologi, serta meningkatnya kebutuhan terhadap sumber daya menjadi faktor utama penyebab konflik. Selain itu, peraturan yang tidak selalu sinkron dan koordinasi
antar instansi yang kurang efektif juga turut memperburuk situasi.

 
Peta pemanfaatan kawasan menunjukkan beragam aktivitas dan pelaku yang terlibat. Di Kota Baru, Kalimantan Selatan, terdapat pelabuhan internasional fishery port (PPI), kawasan industri perikanan, hingga kawasan konservasi dan wisata.
Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, manggar baru menjadi pusat industri perikanan dan minyak, dengan pelabuhan internasional dan kawasan perumahan. Di Tarakan, Kalimantan Utara, pelabuhan perikanan, industri perikanan, dan kawasan konservasi menjadi fokus utama.

 

https://perikananku-id.blogspot.com

Potensi konflik dan aliansi juga menjadi isu penting. Di Kota Baru, konflik muncul antara industri baja dengan kegiatan konservasi pulau, sementara di Balikpapan, konflik terjadi antara pelabuhan dengan kegiatan konservasi dan pemukiman nelayan. Di Tarakan, konflik muncul antara industri dengan konservasi dan pemukiman nelayan.
Namun, ada juga hubungan yang saling menguntungkan antara beberapa kegiatan,
seperti antara kegiatan industri perikanan dengan pelabuhan di Balikpapan. 

Melihat ke depan, ada kekhawatiran terjadinya hilangnya sumber daya perairan
yang akan mempengaruhi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konflik horizontal dan
vertikal antar pemangku kepentingan menjadi potensi konflik yang lebih besar di masa
depan.

Contoh kasus dari ketiga area ini memperlihatkan berbagai permasalahan yang kompleks. Di Kota Baru, penggunaan trawl oleh nelayan dari Jawa Tengah dan penangkapan ikan dengan bom menjadi masalah. Di Balikpapan, penggunaan jaring dasar dan kapal tanpa izin memasuki perairan menjadi isu utama. Di Tarakan, penggunaan trawl oleh nelayan Jawa Tengah dan jual beli rajungan di bawah ukuran yang diizinkan menjadi sorotan.

Penyelesaian kasus ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Di Kota Baru, kesepakatan lokal, klaim kompensasi, dan penataan jalur penangkapan ikan menjadi langkah-langkah yang diambil. Di Balikpapan, pengawasan berkala,
penegakan sanksi, dan kegiatan kebersihan menjadi prioritas. Di Tarakan, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunanrencana tata ruang menjadi fokus utama.

Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya perikanan di Kalimantanmenghadapi tantangan besar. Konflik yang kompleks dan beragam memerlukan solusiyang komprehensif dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan komunitas yang bergantung pada sumber daya ini.