Praktik Hukum di Negara Demokrasi Indonesia

3. Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum, menekankan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Di Indonesia, demokrasi melakukan banyak hal penting untuk mendukung kemajuan sosial, politik, dan ekonomi. Pertama, sistem demokrasi memungkinkan rakyat untuk memilih wakil mereka sendiri, yang memastikan bahwa suara masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak asasi manusia juga dilindungi oleh demokrasi. Demokrasi mendorong partisipasi publik, meningkatkan kesadaran politik, dan tanggung jawab sosial masyarakat, dan menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Demokrasi meningkatkan stabilitas sosial dan inovasi kebijakan dengan memberi orang cara yang sah untuk menyuarakan aspirasi mereka. Selain itu, dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas, lingkungan yang demokratis dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, fungsi ini menunjukkan bahwa demokrasi sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Upaya untuk menegakkan keadilan dan menjamin hak asasi manusia melalui sistem perundang-undangan yang transparan dan akuntabel adalah ciri dari praktik hukum di negara demokrasi Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang jelas, yang melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Selain itu, lembaga peradilan yang independen bertanggung jawab atas penerapan hukum yang adil. Dalam praktiknya, lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada orang-orang dan menyelesaikan sengketa. Namun, korupsi, ketidakmerataan akses ke keadilan, dan pengaruh politik pada proses hukum adalah masalah yang masih ada dalam praktik hukum Indonesia. Meskipun demikian, praktik hukum Indonesia terus berjuang untuk memperkuat demokrasi dan membangun sistem hukum yang lebih adil dengan munculnya lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat yang meningkat.

Prinsip-prinsip negara hukum

• Asas Legalitas, Pada dasarnya, undang-undang umum harus menetapkan dasar untuk membatasi kebebasan warga negara melalui perintah. Undang-undang umumnya harus melindungi warga negara dari kolusi, tindakan sewenang-wenang, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Dasar dari undang-undang tertulis, yaitu undang-undang formal, harus digunakan untuk memberikan wewenang kepada organ pemberintah.
• Perlindungan Hak-Hak Asasi. Hak asasi manusia dilindungi oleh hukum negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu dan tidak boleh melakukan apa pun yang merugikan hak-hak tersebut.
• Pemerintah Terikat Hukum. Pemerintah harus menjalankan kekuasaan dan wewenangnya sesuai dengan hukum. Ini berarti bahwa mereka tidak boleh melanggar hak-hak warga negara, tetapi harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Prinsip-prinsip demokrasi

• Pemencaran Kewenangan, Kesewenang-wenangan terjadi ketika kekuasaan dipusatkan pada satu organ pemerintahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, organ-organ yang berbeda harus diberi wewenang oleh lembaga publik.
• Pertanggungjawaban politik, Organ-organ pemerintah sangat bergantung pada lembaga perwakilan untuk menjalankan fungsinya.
• Perwakilan politik, Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Indonesia, sebagai negara hukum yang demokratis, menunjukkan bahwa menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia sangat bergantung pada demokrasi dan hukum. Sementara demokrasi memberikan suara dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, hukum berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dan memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang. Meskipun lembaga peradilan independen dan prinsip negara hukum berjuang untuk menegakkan hukum yang transparan dan akuntabel, masih ada upaya. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia menjadi adil, beradab, dan sejahtera berkat kombinasi hukum dan demokrasi.