Kenapa demikian, karena jika kebijakan itu lahir berdasaran analisa urgensitas kenapa tidak dilakukan kepada semua instansi pemerintah yang juga menampung begitu banyak tenaga kontrak daerah (baik jatah, titipan dan juga seleksi murni) ???
Inilah persoalan mendasar kenapa kita susah berkembang kearah yang lebih baik karena persoalan management kita masih berkutat pada persoalan sistem rekrutmen dan sistem kerja yang berangsur-angsur hingga menjadi budaya rekrutmen dan budaya kerja tanpa fokus pada progress pembangunan yang menjadi cita-cita pemangku kepentingan. lihat Visi dan Misi besar Bupati dan Wakil Bupati yang telah diejahwantahkan dalam program-program kerja malah hanya terpajang melihat kita bersiteruh tanpa suara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H