Menurut laporan International Maritime Bureau (IMB), persentase kejadian perompakan di wilayah Laut Cina Selatan, Selat Malaka serta perairan Asia Timur kian meningkat. Tidak hanya itu, Selat Malaka juga dilaporkan sebagai wilayah dengan tingkat serangan terhadap kapal serta kekerasan maritim terbesar di dunia.
Pada tahun 2005, tercatat sebanyak 40% kasus perompakan oleh International Maritime Organization (IMO) yang merugiikan ekonomi dunia sebesar kurang lebih USD 3 juta. Permasalahan yang terjadi di Selat Malaka tersebut disebabkan pengamanan laut oleh negara-negara pantai sekitar yang lemah.
Kejahatan-kejahatan laut tersebut tidak hanya dilakukan dengan kekerasan, akan tetapi juga didukung dengan senjata api modern dan teknologi yang canggih. Pelaku kejahatan laut mencuri isi kapal, mencuri kapal, menyandera, menculik bahkan membunuh awak kapal.
Bukan hanya kapal-kapal kecil yang mereka serang, bahkan kapal-kapal bermuatan besar pun menjadi sasaran utama mereka. Kejahatan laut tentunya merugikan banyak sekali pihak, baik pihak-pihak yang melakukan transaksi di Selat Malaka juga keselamatan para pelaut yang kemudian dapat menyebabkan meningkatnya biaya asuransi, dibatasinya perdagangan bebas dan juga menimbulkan ketegangan antara user states dan littoral states.
Baik user states maupun littoral states, keduanya akan dirugikan akibat kejahatan-kejahatan laut yang terjadi di Selat Malaka ini. User states bisa saja kemudian terpaksa harus mengganti jalur laut alternatif yang jarak tempuhnya lebih jauh lagi.
Apabila jarak tempuh semakin jauh, tentunya biaya operasional juga akan semakin naik yang kemudian mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa. Hal tersebut dapat menimbulkan efek domino pada ekonomi.
Begitupu dengan littoral states dengan kepentingan-kepentingannya sendiri. Indonesia dengan kepentingan legalitas kedaulatan dan pertahanan juga keamanan.
Malaysia yang menjadikan Selat Malaka sebagai sumber pertumbuhan ekonomi negaranya. Selanjutnya Singapura yang diuntungkan oleh Selat Malaka yang mendorongnya sebagai pusat transportasi global.
Selat Malaka sebagai jalur maritim yang menjadi tempat lalu lalang banyak kapal dan tempat berbagai kepentingan negara-negara di belahan dunia perlu sangat diperhatikan akan keamanannya.
Tindakan kejahatan yang terjadi di selat ini apabila tidak ditangani sesegera mungkin akan melahirkan masalah yang jauh lebih kompleks. Sebaiknya, Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai littoral states bertanggung jawab atas keamanan di Selat Malaka seperti menguatkan kembali kerja sama yang telah mereka sepakati pada tahun 2004 silam.
Referensi:
