Implementasi Pancasila

Pancasila adalah landasan filosofis yang menjadi dasar Negara, dan ideologi dari Negara Indonesia. Sebagai dasar Negara, pancasila memuat visi, misi dan tujuan Negara Indonesia serta program nasional. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya yaitu sifatnya umum, universal, dan adil. Pancasila terdiri dari lima sila yang memiliki nilai-nilai berbeda pada setiap silanya.

Sila pertama mengandung nilai ketuhanan, hal ini berkaitan dengan kebebasan beragama bagi masyarakat yang hidup di Indonesia. Mereka berhak memilih agama mana yang akan diikuti ada. Baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu maupun Budha.

Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, yang berarti masyarakat Indonesia harus mampu hidup secara sosial dan saling berdampingan satu sama lain. Sebagai seorang makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Dan harus bertindak secara manusiawi, tidak menyakiti manusia manapun dan harus bertindak adil.

Baca juga : Eksistensi Pancasila Diera Kebebasan Publik Dewasa Ini

Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Dalam hal ini, Indonesia terdiri atas berbagai perbedaan suku, budaya, agama, ras dan adat dan lain-lain. Semua perbedaan itu harus tetap menjadi kesatuan dan tidak memisahkan sampai terwujudnya sikap saling menghormati dan menghargai melalui perbedaan hingga tercipta persatuan dan kesatuan nasional.

Sila keempat mengandung nilai demokratis, yang berarti Negara kesejahteraan, dalam bidang politik berdemokrasi dengan mendahulukan musyawarah, dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang mampu mengayomi rakyatnya, bertindak adil, amanah dan jujur dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sila kelima mengandung nilai keadilan, yang berarti adalah tidak membeda-bedakan golongan manapun. Masyarakat harus mendapat keadilan yang sama, hak yang sama, dan tidak dibatasi dengan strata dan status sosial.

Semua dianggap sama rata baik miskin ataupun kaya. Semua harus sama-sama mendapat hak sebagai seorang manusia dan sebagai rakyat yang harus mendapat keadilan tanpa dibeda-bedakan oleh status sosial. Semua harus mendapat perlindungan dari Negara dan pemerintah.

Namun, semua nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak banyak orang yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, baik rakyat maupun pemerintah sebagai pemegang kendali Negara.

Baca juga : Pentingnya Pendidikan Karakter Terkait Sila Ke-2 Pancasila

Implementasi atau penerapan ideologi nasional pancasila dalam berbagai aspek kehidupan baik politik, sosial, budaya maupun ekonomi memiliki cakupan yang amat luas, dan bila diterapkan dengan sebaik-baiknya maka Negara akan memiliki martabat dan berjalan baik sebagaimana tujuan, visi, dan misi pancasila yang merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. 

Meskipun begitu, nyatanya ideologi pancasila termasuk nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mereka lupa bahwa Negara ini dibangun dan merdeka atas perjuangan para pahlawan dengan darah dan penuh perjuangan. 

Namun, hanya untuk menerapkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari saja tidak jarang ditemukan penyelewengan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Masyarakat maupun pemerintah tidak menjalankan nilai yang terkandung di dalam pancasila.

Ada hal yang perlu diperhatikan. Sejak awal reformasi hingga saat ini telah terjadi kemunduran ideologi pancasila. Seiring dengan meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi. Padahal dalam Negara demokrasi seperti Indonesia ini, yang berkuasa adalah rakyat tetapi dalam prakteknya politik, peranan elite politik yang akan dominan menentukan jalannya Negara. 

Baca juga : Nilai-nilai Pancasila, Benteng Milenial Bangsa

Di bidang ekonomi misalnya Negara belum mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan para petinggi justru melakukan tindakan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan itulah yang menjadi salah satu ketidakpercayaan sebagian rakyat pada ideologi pancasila, pun ketidakpercayaan rakyat kepada pemimpin Negara. 

Ekonomi nasional makin tergantung bahkan dikuasai asing, juga telah menurunkan kebanggaan rakyat pada pancasila, dan juga pada pemerintah.

Selain itu, salah satunya yang paling dominan adalah di bidang politik pemerintahan, baik daerah maupun lembaga tertinggi Negara. Terlihat dari munculnya sejumlah demokratisasi yang begitu cepat di masyarakat yang kurang memahami kebebasan politik, menyebabkan upaya memelihara integrasi nasional terganggu. 

Terasa beberapa tahun terakhir, kesadaran hidup berbangsa dan bersatu sebagai kesatuan majemuk ini melemah. Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, bentrok fisk, berlatar belakang suku dan agama, maraknya politik uang, kurangnya solidaritas dan kebersamaan nasional, meluasnya korupsi baik tingkat tertinggi pemerintahan maupun tingkat daerah, bahkan sampai pada saling fitnah dan saling tuduh apalagi di tahun-tahun politik saat

Menjelang pemilu. Menanggapi hal itu, perlu adanya implementasi pancasila baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Implementasi pancasila perlu ditekankan pada orientasi ideologi yang mewujudkan kemajuan yang pesat, peningkatan kesejahteraan yang tinggi dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia. 

Dan hanya dengan pencapaian itu pancasila akan semakin menjadi pegangan hidup seluruh rakyat.Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau juga penerapan. Dalam hal ini kaitannya adalah dengan pancasila, yaitu bagaimana penerapan pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam tahun-tahun politik pemilu.

Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan menjadi sebuah tindakan nyata, yakni kebijakan politik kemudian menjadi kebijakan yang dikembangkan dengan tujuan penyempurnaan suatu program. Implementasi ini dapat dilakukan pada tahun politik.

Implementasi pancasila di tahun politik menjelang pemilu yang akan datang saat-saat tahun politik beberapa tahun yang akan datang antara lain dapat berupa:

1.    Pemilihan umum yang harus ditekankan pada kejujuran dan kebaikan bersama. Ini merupakan implementasi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalam pancasila terutama sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahn NKRI, lewat pemilu dipilih wakil rakyat di legislative, kepala Negara dan daerah untuk menuju pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. 

Namun, dalam prakteknya, sering dijumpai tindakan yang tidak jujur dalam pemilu, seperti politik uang yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintahan atau partai. Menghadapi hal ini perlu diimplementasikan nilai-nilai pancasila yaitu keadilan dan kejujuran dalam berdemokrasi.

2.    Sementara, bagi warga Negara, implementasi pancasila di bidang ini bisa diwujudkan dengan ikut dalam pemilu dengan menjadi calon atau menggunakan hak pilih yang jujur tanpa embel-embel uang dalam proses demokrasi pemilu. Baik untuk memilih DPR, DPRD maupun presiden. Implementasi pancasila.

3.    Pilihlah pemimpin yang tidak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan melihat latar belakang dan rekam jejaknya, bagiamana hubungannya dengan Tuhan dan masyarakat. Inilah wujud nilai sila kesatu dan ketiga yang harus diimplementasikan dalam tahun politik saat ini.

4.    Selain itu, dapat dilakukan di luar bidang politik, Pancasila juga mesti diimplementasikan dalam bidang lain, sebagaimana disebutkan di atas. Di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, misalnya. Di bidang ini, Pancasila menjadi nilai dan ruh bagi ekonomi-kerakyatan atas prinsip kebersamaan, keadilan, dan kemandirian. 

Sistem ekonomi Pancasila menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial (sistem ekonomi campuran), bukan pada mekanisme pasar. Sasaran ekonomi kerakyatan ini, agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan atau ketergantungan, rasa was-was, dan rasa diperlakukan tidak adil dan hal ini adalah wujud implementasi pancasila sila kelima.

5.    Di samping itu Pancasila diimplementasikan sebagai pendorong dan penjamin adanya affirmative actions. Yaitu berupa anak yatim dan fakir miskin yang dipelihara oleh negara, setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, serta  tidak ada diskriminasi

6.    Pengembangan Hak Asasi Manusia sesuai dengan nilai Pancasila. Pada awal pembentukan Negara Republik Indonesia, pasal tentang Hak asasi Manusia telah dimasukkan kedalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28A -- J sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam kehidupan politik Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan jaman dan banyaknya peristiwa yang dilalui oleh bangsa Indonesia khususnya yang mengenai Hak Asasi Manusia sebelum era reformasi, maka dibuatlah undang-undang baru tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-undang tersebut adalah UU No. 39 tahun 1999 yang disahkan oleh Presiden menjabat, B.J. Habibie. Undang-undang tersebut terdiri dari BAB I -- XI dengan total 106 pasal. 

Undang-undang tersebut diharapkan telah memenuhi semua kebutuhan hukum tentang semua permasalahan Hak Asasi Manusia yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut juga jelas menjadi perwujudan pancasila dalam bidang politik Indonesia, karena pada dasarnya sistem politik di Indonesia menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia.

7.    Menegakkan hukum dan keadilan. Pengembangan bidang hukum di Indonesia diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasar Pancasila. Hukum tersebut bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 

Perwujudan nilai pancasila dalam hukum dapat kita implementasikan dengan mengkritik ketidakadilan pemerintah dalam menjalankan roda hukum. Sebagai warga Negara yang baik, masyarakat harus mampu mengkritik kebijakan pemerintah yang mungkin tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

8.    Sebagai warga negara dalam implementasi pancasila, yaitu dengan menerapkan kebijakan politik pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menghindari perilaku yang ingin menang sendiri dan memaksakan pendapat pada orang lain. Hal ini karena setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Mewujudkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

9.    Mendukung jalannya demokrasi di Indonesia mulai dari lingkup paling kecil dalam masyarakat. Meyakini bahwa nilai -- nilai Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai nilai yang paling sesuai untuk bangsa Indonesia.

10.    Tidak melecehkan dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945.

11.    Menampilkan perilaku politik yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu jujur, adil dan tidak memihak.

12.    Sebagai warga Negara Indonesia, masyarakat harus selalu memantau kebijakan-kebijakan politik di Indonesia. Dengan begitu masyarakat juga dengan mudah bisa menyampaikan pendapat dan koreksi tentang kebijakan atau peristiwa yang dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila.