Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan topik yang penting dan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Hukum pidana yang ada saat ini dianggap sudah usang dan kurang mampu merespon tantangan zaman modern, sehingga pembaruan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Mari kita kaji lebih mendalam mengenai harapan dan tantangan dalam proses pembaruan ini.
Latar Belakang dan Kebutuhan Pembaruan
Sejarah hukum pidana di Indonesia sebagian besar masih berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diadopsi dari hukum kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, hukum ini menunjukkan berbagai kelemahan, seperti ketidakrelevanan dengan isu-isu kontemporer, ambigu dalam penafsiran, dan terdapat celah yang dapat disalahgunakan.
Harapan dari Pembaruan Hukum Pidana
Peningkatan Keadilan:
Masyarakat mengharapkan adanya sistem hukum pidana yang lebih adil, di mana hak asasi manusia (HAM) dihormati dan keadilan substantif dapat tercapai.
Diharapkan hukum pidana yang baru dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan serta memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan.
Efektivitas Penegakan Hukum:
-
Pembaruan hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, sehingga proses peradilan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Penggunaan teknologi dalam penegakan hukum juga diharapkan dapat diakomodasi dalam hukum pidana yang baru, seperti untuk menangani kasus kejahatan siber.
-
Penyesuaian dengan Perkembangan Zaman:
