Sebagai upaya untuk mewujudkan Semarang sebagai kota cerdas yang berkelanjutan, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani permukiman kumuh dan urbanisasi yang pesat. Meskipun program seperti pembangunan Rusunawa telah disiapkan, penting bagi pemerintah untuk lebih intens dalam melakukan pendekatan yang sensitif terhadap aspek budaya dan ekonomi masyarakat, terutama dalam mengatasi resistensi penghuni seperti yang terjadi di Pondok Boro. Sosialisasi yang lebih mendalam mengenai manfaat relokasi, serta penyesuaian dengan pola sosial dan budaya penghuni, dapat membantu mengurangi penolakan dan mempercepat proses pemindahan ke kawasan yang lebih layak huni. Selain itu, penyediaan fasilitas yang memadai di Rusunawa, seperti ruang sosial dan akses pekerjaan, serta peningkatan program pelatihan keterampilan, akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat urban. Pemerintah Semarang harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan kota cerdas tidak hanya terfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan sosial dan ekonomi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari transformasi kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H