Dari PNI hingga PDI-P

PDI Perjuangan adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia saat ini. Partai ini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, putri dari Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Namun, sejarah PDI Perjuangan tidak dimulai dari Megawati, melainkan dari partai yang didirikan oleh ayahnya, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI).

PNI adalah partai politik pertama yang berdiri di Indonesia pada 4 Juli 1927. Partai ini bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Soekarno menjadi pemimpin dan tokoh utama PNI hingga ia ditangkap dan dibuang oleh pemerintah kolonial pada 1934.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, PNI kembali aktif dan menjadi salah satu partai terbesar di parlemen. PNI mendukung Soekarno sebagai presiden dan mengusung ideologi nasionalisme dan sosialisme. Namun, pada 1960, Soekarno membubarkan semua partai politik dan membentuk sistem Demokrasi Terpimpin yang hanya mengakui tiga organisasi politik, yaitu PNI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada 1965, terjadi peristiwa G30S/PKI yang menewaskan enam jenderal Angkatan Darat. Soekarno dituduh terlibat dalam kudeta tersebut dan dicopot dari jabatannya oleh Soeharto pada 1967. Soeharto kemudian membentuk pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan represif.

Pada 1973, Soeharto memaksa semua partai politik untuk melebur menjadi tiga partai saja, yaitu Golkar (partai penguasa), PPP (partai Islam), dan PDI (partai nasionalis-sekuler). PDI merupakan hasil fusi dari lima partai politik, yaitu PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba.

PDI awalnya merupakan partai boneka yang taat kepada pemerintah Orde Baru. Namun, pada 1993, terjadi perubahan besar ketika Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI menggantikan Soerjadi. Megawati merupakan simbol perlawanan terhadap Orde Baru dan mendapat dukungan dari rakyat.

Pada 1996, pemerintah Orde Baru mencoba untuk menggulingkan Megawati dengan menggelar Kongres Luar Biasa PDI di Medan yang memilih Suryadi sebagai Ketua Umum baru. Namun, Megawati dan pendukungnya menolak hasil kongres tersebut dan tetap mengklaim sebagai pemimpin sah PDI.

Pada 27 Juli 1996, markas besar PDI di Jalan Diponegoro Jakarta diserbu oleh massa pro-Suryadi yang diduga dibekingi oleh militer. Bentrokan berdarah pun terjadi antara pendukung Megawati dan penyerbu. Peristiwa ini dikenal sebagai Tragedi 27 Juli atau Kerusuhan PDIP.

Setelah peristiwa tersebut, Megawati dan pendukungnya membentuk partai baru bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 15 Februari 1999. Partai ini meneruskan semangat perjuangan PNI dan Soekarno dengan mengusung ideologi Pancasila.

PDIP kemudian menjadi partai pemenang dalam pemilu pertama era reformasi pada 1999 dengan meraih 33 persen suara. Megawati pun menjadi Wakil Presiden.

PDIP kemudian menjadi partai oposisi terbesar di era Orde Baru dan mendukung gerakan reformasi yang menuntut pengunduran diri Soeharto pada 1998. Setelah Soeharto lengser, PDIP kembali menang dalam pemilu 1999 dan Megawati menjadi Wakil Presiden di bawah Presiden Abdurrahman Wahid.

Namun, hubungan antara Wahid dan Megawati tidak harmonis dan terjadi krisis politik yang berujung pada pemakzulan Wahid oleh MPR pada 2001. Megawati pun naik menjadi Presiden Kelima Indonesia dan memimpin hingga 2004.

Pada pemilu 2004, PDIP kalah dari Partai Demokrat yang diusung oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati pun gagal mempertahankan jabatannya sebagai presiden dan menjadi pemimpin oposisi. PDIP juga kalah dalam pemilu 2009 dan meang di pemilu 2014 mengalahkan Partai Gerindra.

Pada pemilu 2019, PDIP berhasil meraih kemenangan dengan mendapatkan 19,33 persen suara. PDIP juga mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden yang berhasil mengalahkan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. PDIP saat ini menjadi partai penguasa di Indonesia dan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.