Mohon tunggu...
Alven Stony
Alven Stony Mohon Tunggu... Wiraswasta - Wiraswasta

Tinggal di Jakarta

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Program Afirmasi UMKM, Solusi Bagi Jeritan UMKM

21 Oktober 2019   07:01 Diperbarui: 21 Oktober 2019   07:04 207
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kemudian, khusus bagi Perusahaan yang sudah berjalan, semestinya OSS mengakomodir penyesuaian perijinan lama dengan yang baru. Tanpa harus membuat izin baru yang serba rumit itu. Bagi usaha baru, semestinya Kumham paham dan membantu konsumen dalam proses submit sehingga  tidak terjadi penolakan oleh sistem AHU Kumham

Saran berikutnya, Kepala Daerah semestinya memberi Grace Period atas kesulitan persyaratan ijin usaha bagi start up. Pengusaha kecil semestinya mendapat pembinaan secara kontinu, jangan hanya fokus pada proyek APBD dan APBN.

Pemerintah pusat pun tak boleh tinggal diam. Mesti ikut jemput bola ke daerah. Bangun pusat Inkubasi bisnis di daerah. Prioritaskan pengembangan usaha start up. Bukan sekedar membangun Gedungnya dengan project minded atau sebatas training-training yang menghabiskan uang negara, tapi mengisi Gedung Pusat Inkubasi Bisnis dengan SDM-SDM Unggul agar terbantu Pelaku UMKM


IHWAL SERTIFIKAT HALAl MUI

Perlu adanya standarisasi dan spesifikasi yang terukur dalam proses pembuatan sertifikat halal itu. Selanjutnya mesti ada sistem Online dalam pengurusan sertifikat Halal yang integrated dengan OSS.

Perlu adanya pengawasan ketat dari Pemerintah Daerah dan supervisi Pemerintah Pusat. Agar tidak ada celah bagi oknum yang memburu keuntungan dari penerbitan sertifikat Halal itu. Saya yakin, dunia usaha akan terus menggeliat. Tentu saja jika masalah-masalah yang kami sebutkan di atas dapat teratasi. 

Bayangkan, betapa banyak potensi pajak yang bisa diraup daerah dan negara dari geliat UMKM dan UKM itu. Ketidakberpihakan (Non Afirmasi) dan beragam problem usaha-usaha kecil memang menjadi masalah akut lainnya. Ditambah pula Usaha Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta BUMN terkesan meminggirkan usaha kecil. 

Padahal, usaha kecil ini yang perlu banyak ditolong oleh pemerintah, di tengah minimnya kapasitas SDM dan akses modal usaha serta pabrikasi. Problem ini akan saya ulas lebih detail atas praktek-praktek ketidakadilan berusaha.

Sebuah gerakan nasional penting diwujudkan untuk memajukan ekonomi anak bangsa. Saya berharap tulisan ini mewakili keluh kesah sahabat pelaku usaha di berbagai pelosok daerah, di Jawa maupun di Luar Jawa. Semoga tulisan ini bermanfaat. Agar bangsa ini maju kedepannya. Menuju Indonesia maju . Semoga!

Alven Stony
Penulis adalah  Pengusaha Retail UMKM yang tinggal di Jakarta.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun