Gagal Paham
Asli, saya gagal paham kalau Pemerintah menaikkan tarif pajak STNK; bahkan sejak pemisahan TNI dengan Polri, yang saya pahami berarti bahwa TNI urus ‘pertahanan’ dan Polri urus ‘keamanan’. Lalu, saya pernah ‘ditilang’ polantas karena belum bayar pajak STNK atau SIM belum diperpanjang. (Pernah ada polantas yang nyeletuk: “Alah, setahun sekali, seharusnya bisa menabung …!”). Ini berarti saya melanggar ‘keamanan’ lalu lintas. Pertanyaannya: lalu lintas kendaraan (jalan) atau lalu lintas uang (pajak)?
Saya sekadar merenung karena disiplin saya memang ‘merenung’. Oh, mungkin orang pajak kekurangan personel, sehingga meminta tolong polantas untuk ‘mengamankan’ pajak STNK. Kalau tarif STNK dan BPKB baru bolehlah naik, mudah-mudahan mengurangi macet, apalagi BPKB bisa ‘disekolahkan’—mungkin, ini argumen orang pajak; sementara orang YLKI bilang: “BPKB, apalagi STNK, ‘barang’ non-komersial, sehingga tidak logis jika naik.”
Asli, saya jadi bingung, masih gres soal ‘kesuksesan’ program Tax Amnesty. Lantas, tarif STNK naik. Wajar/tidak saya bertanya: apakah program Tax Amnesty itu ‘pengalihan isu’ (kamuflase) dan apakah pemegang STNK itu orang kaya? (c.q. tidak semua pemegang STNK itu pemilik BPKB). OK, saya ingin mengerti, sepertinya kita akan sepakat untuk membuat ‘kelas’ lagi semisal iuran BPJS maka pelayanan pun sesuai iurannya atau yang berpenghasilan per bulan di bawah 4,5 juta tidak wajib pajak (fakta: oknum gepeng, gelandangan pengemis itu banyak lho yang ‘beromzet’ di atas itu); ini berarti, memang tarif STNK ada kelasnya nanti; dan sebenarnya, yang saya kritik, mengapa pajak STNK motor/mobil jadul ikut naik, apalagi kondisi kendaraan bermotor plus penggunanya memprihatinkan?
Mengapa Naik?
Kata tanyanya ‘mengapa’, yakni mengapa tarif penerbitan dan pengurusan STNK dan BPKB naik? Ketika muncul kata tanya ‘mengapa’ dari Rakyat, berarti Pemerintah belum gencar mensosialisasikan bahwa tarif STNK dan BPKB akan/harus naik. Jadi, selamat bekerja mensosialisasikannya segencar program Tax Amnesty kemarin.
Kalau ujug-ujug naik, wah ter-la-lu! Saya khususnya seperti tidak punya suara; seperti tidak punya Wakil di singgasana trias politika sana. Jadi, dimohon luruskan!
Terlebih karena pemilu luber (pemilihan umum, langsung, bebas, dan rahasia)—memilih—Pemimpin dari Ketua RT hingga Presiden, maka Pemimpin (eksekutif) bertanggung jawab kepada pemilih (Rakyat); apakah DPD, DPR, atau yang mengatasnamakan ‘perwakilan’ bubarkan dan bentuk DR (Dewan Rakyat) alias MPR saja, yakni ‘musyawarah’ dihidupkan lagi secara konkret, bukan ‘demokrasi’ pasca era reformasi kini?
Ayo dong yang ahli, yang pakar di disiplinnya, satu meja: ini administrasi, ini birokrasi, ini sistem poleksosbudhankam di negeri ini belum efektif-efisien; tentu dipimpin Presiden. Nanti, Presiden bertanggung jawab kepada pemilih (semua Rakyat, memang ketahuan siapa pilih siapa?).
Nah, kan, jadi merembet-menjalar. Itulah yang saya gagal paham, yang bikin saya bingung: apakah Pemerintah tidak merasa dampak ‘naik’ (tahu/tidak Rp 1.000,- dapat berapa buah céngék, Sunda: cabe rawit? jangan-jangan “Tidak dijual,” kata penjual céngék kalau di atas Rp 100 ribu/kilo); kalau tak simpati, empatilah. Ya, itu: blusukan-lah dan the real blusukan adalah nyaru tanpa media tahu, tanpa acara sidak atau OTT; menjadilah Rakyat (kembali). Tanda seru.
Jangan Tanggung
Tarif STNK naik, jangan tanggung. Bagus: 100 persen, 300 persen, atau 1.000 persen dan sekalian rombak kabinet menjadi 100 menteri atau lebih sebagaimana jumlah idealnya provinsi di negeri kepulauan ini: ratusan provinsi; inilah aktualisasi otda alias desentralisasi alias kemakmuran yang adil dan merata; kecuali mau mengamini tuntutan era digital alias aktualisasi samsat alias efektif-efisien melalui media online. Berkurang tuh macet; hemat tuh bensin; malas tuh punya kendaraan pribadi!
Mengapa jadi merembet? Ini juga sebuah antisipasi feedback. Semoga wacana berikut mencipta dialog harmonis antara Pemerintah dengan Rakyat, meski saya sajikan dalam bentuk trivia dialektis dan zigzag:
1. Bagaimana jika pemasukan dari program tarif STNK dan BPKB naik itu mengalahkan pemasukan program Tax Amnesty? Keranjingan naikin yang lain? Padahal Pemerintah lupa, Rakyat Indonesia ialah Rakyat patuh. Jadi, sukses pajak bukan program berprestasi, tetapi bukti ketidakberdayaan Pemerintah membahagiakan Rakyatnya …
2. Kemarin, Polri begitu cepat-tepat meringkus pelaku pencurian-pembunuhan di Pulomas Jaktim, mengapa tidak fokus urus the real keamanan saja? Jadi, ratio tidak seimbang jumlah antara personel Polri dengan penduduk Indonesia done karena garapan Polri konvergen. Di sini, saya usul redefinisi dan reaktualisasi tupoksi Polri; malah, saya sepakat dengan etimologi dan definisi ‘polisi’, yakni ‘orang bijak’ dan ‘sipil bersenjata’. Wah, warga istimewa karena, keinginan saya, yang pegang senjata itu hanya TNI (militer). Karena sudah kadung ekuivalen dinamika dunia kriminal, mungkin tadi, Polri fokuslah ke kasus pidana dan kasus yang ada ‘senjata’-nya; kemudian kasus-kasus seperti korupsi oleh KPK, narkotika oleh BNN, atau divisi/institusi lain (KPI, KPAI, KPU, BPOM, bahkan YLKI) itu otonom (bertaring) dan bertanggung jawab kepada Presiden saja. Khusus Densus Anti-Teror, saya menganggap, ini garapan TNI.
3. PNS/ASN, karyawan BUMN/BUMD, aparat TNI dan Polri jauhkan dari urusan uang tunai; bagian uang, urusan orang keuangan; serta rekrutmen orang keuangan harus ketat dan laporan harta-kekayaannya di-audit & publish per bulan biar tidak lahir lagi ‘Gayus’ si oknum orang pajak itu—jika masih ada tips/gratifikasi kepada orang keuangan, ciduk-miskinkan langsung! dan the last but not least: nagih pajak bisa kok tanpa senjata atau tanpa ditilang di jalan (orang pajak mudah dan cepat tahu kok ‘siapa’ wajib pajak yang wanprestasi).
Silakan tambah atau kurangi. Aksentuasi wacana di atas adalah saya ingin bukti dari abdi Negara. Fakta: yang dilayani (Rakyat) kok yang menghampiri pelayan (abdi Negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif); giliran dihampiri kok oleh polisi, wadoh! Eh, pihak swasta seperti provider pulsa ponsel/online seenak hati bermain harga dan aturan (kita BUMN-kan saja?). Kemudian kata kunci ‘naik’ tarif harus sinkron dengan kepuasan yang meningkat; jangan sampai Rakyat (yang berdaulat, termasuk konsumen yang disebut ‘raja’ oleh produsen) bernyanyi lagu The Rolling Stones: “I can’t get now satisfaction!”
Jika lagu itu mengabadi (ever lasting) hingga kini, siapa yang gagal paham?
Bandung, 6 Januari 2017
add. Jangan mengira #rakyat_kecil tidak bayar pajak. Coba sebutkan apa yang tidak dibayar dari ujung rambut hingga ujung kakinya plus dari ‘rumah’ hingga ke luar rumahnya? Apalagi ada istilah ‘pajak tidak langsung’ … Justru menjadi penasaran: ke mana perginya denda pajak STNK yang telat, SPP #mahasiswa_abadi, tukang becak yang perokok, yang parkir motor kurang sejam itu, … (wow, mereka ‘pahlawan’ kita lho) … apakah dari mereka yang disebut ‘sumber’ dana hibah/bansos?
n.b. Saya pernah cilaka dua kali gara-gara #jalan_berlubang (bisa jadi lebih karena momotoran saya genap 30 tahun). Untung segera dibantu warga sekitar. Ke mana komplain, tanggung jawab asuransi? Kok kuratif, bukan antisipatif alias orang jalan—termasuk orang pajak pengurus STNK itu—kudu ada di jalan 24 jam! (masak saya tidak manusiawi, tentu giliran dong).
