Bagi Calon Kepala Daerah Menghindari dari "money politik" Jalan Ninja yang Mustahil
Kasus money politik masih banyak terjadi di Pemilu raya Parlemen dan pilpres 2024 (disarikan dari berbagai sumber)
Pilkada serentak sudah mulai berlangsung banyak yang sudah pada pasang kuda-kuda.
Kasak kusuk para relawan dan botoh(penyandang dana) semakin intens.
Team pemenangan pemilu petahana maupun kontestan penantang senakin siap hadapi kemungkinan.
Fenomena Jer Basuki mawa bea (ungkapan jawa,) sungguh diaminkan para pendukung setia dan juga relawan calon.
Banyak yang sudah kalkulasi dana yang diperlukan semacam kaos, baliho dan snack undangan.
Banyak Cagub, Cabup dan cawali yang mundur sebelum bertanding karena alasan tertentu salah satunya tidak ada restu kedua orang tua dan parpol pengusung juga masalah klasik pendanaan.
Beberapa Cagub, cawali maupun Cabup yang punya koalisi besar mudah dalam  mencari logistik.
Beda jauh dengan calon yang miskin dari partai miskin semakin miskin pemilihnya apalagi calon independen duitnya dari mana, kecuali orang yang benar-benar kaya..
Benar dulu waktu kampanye salah satu capres bilang politik di Indonesia itu mahal benar adanya.
Sebab itu perlu revisi UU pemilu tentang tata cara kampanye yang mudah dan murah sebab melalui medsos dan tv (stasiun daerah atau tv plat merah)mahal bayar setiap durasinya.
Money politik vs Isu
Banyak calon kepala daerah yang habis-habisan sehingga gila, ditinggal istri cerai dan masuk Rumah sakit jiwa.
Apakah harus begitu? Sebab nyalon itu harus siap mental juga duit!
Lihat baliho 6 mete saja 200 ribu, belun kaos murah 1 seharga 50 sampai 80 ribu dan tetek bengek semacam uang bensin kader dan anak panggung.
Gila yo  maka banyak yang nyalon modal dengkul dan berani tanpa tombok dan botoh tidak akan berani sebab uba rampenya melebihi syarat dukun pilkada yang konon bisa menangkan dengan uang dukun sekian milyar.
Masih mau maju nyalon? Belajar dari teman yang jago DPR kemarin habis puluhan juta nomor jadi tidak jaminan jadi dilantik.
Pertanyaan para calon gubernur, bupati maupun walikota masih bisakah hindarkan diri dari" money politik" yang tinggi itu? Hanya jalan ninja yang bisa jawab.
***
