Anggaran belanja desa rawan di korupsi, sebab pilur yang biaya tinggi
Sayyid jumianto
Desa seakan menjadi gambaran nyata kelak pemilu raya 2024.Â
Bisa jadi tolok ukur masa pandemi covid 19 untuk pelaksanaan demokrasi di tingkat nasional kelak.
Bukan masalah gelontoran dana milyaran untuk kelurahan saja yang menjadi minat seseorang untuk jadi calon lurah. Bisa jadi meneruskan "dinasti lurah" dari bapak atau mbahnya dulu pernah ngelurah di salah satu desa setempat.
 Namun ada juga yang mengabdi tulus syukur-syukur kecipratan dana desa yang milyaran rupiah tersebut.Â
Paling parah adalah calon lurah yang berotak bisnis bisa tink tank proyek skala nasional yang sungguh akan di manfaatkannya kelak.Â
 Saya masih berprasangka baik bahwa ketulusan mengabdilah yang sungguh membuat mereka menjadi calon lurah dan beradu nasib kelak waktu pilkades.
Biaya tinggi
Nyalon lurah tidak hanya bicara tentang modal dengkul dan kejujuran. Memang perlu biaya tinggi dan itu biasanya di bebankan pada calur yang bersangkutan.
 Biaya tinggi inilah yang buat calur bokek atau miskin biasanya kalau sudah jadi nanti" golek tombok ".
 Sasarannya adalah dana desa dengan kiat tertentu untuk bisa nomboki waktu nyalon dulu. Ini pandangam negatif saya waktu melihat realita bahwa pernah lurah di desa kami baru menjabat dua tahun di tangkap polisi karena jual kas desa!
 Karena jadi lurah siap tombok lahir batin dan itulah mata gelap begitu adanya.
Anggaran desa bisa dikorupsi karena faktor proyek dan selingkuhnya BPD serta organisasi kelompok kegiatan masyarakat di bawahnya dan di yeskan saja okeh RT dan RW tanpa tahu realisasi nyata dana desa yang terpampang di baliho-baliho pinggir jalan desa.
Efeknya pembangunan serta kesejahteraan rakyat desa terbengkalai karena dana desa untuk proyek-proyek besar yang di yakan oleh LKMD atau BPD serta didukung RT dan RW korup itulah mengapa dana desa selalu kurang dan tidak sejahterakan rakyatnya.
