Mohon tunggu...
Sayyid Jumianto
Sayyid Jumianto Mohon Tunggu... Guru - Menjadi orang biasa yang menulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Menulis untuk perubahan yang lebih baik

Selanjutnya

Tutup

Politik

Politik Bencana Bukan Bencana Politik Biasa

1 Oktober 2018   13:21 Diperbarui: 1 Oktober 2018   15:33 231
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bukan saya mendukung salah satu calon dinegeri ini tetapi semua adalah nyata bagaimana sikap orang-orang Jakarta terhadap orang-orang daerah dlam menghadapi situasi bencana ini seakan.

Seorang petahana  langsung ke tempat bencana dengan fasiitas negera karena masih menjabat adalah hal lumarah untuk mengetahui lansung keadaan rakayatnya sedikit banyak juga mempengaruhi massa pendukungnya dan inilah mengapa efeck domino sudah terjadi adalah hal biasa karena masih dicintai rakyatnya tetapi sebaiknya sang penantang kesana  juga lebih baik ' ini bukan kampanye" entah inikah yang mereka sebut politisasi bencana ? jawabnya bisa  jadi tetapi apakah ini juga yang dinamakan politik bencana itu?

Politik bencana

Bisa saya tafsirkan sebagai kebijakan dadakan sebuah negara atas anasib rakyatnya yang terkena musibah bencana alam dan nyata bersekla besar dan berdampak korban banyak maka negara harus hadir

Bentuknya

Kebijakan, Peraturan mendadak, Bantuan matari, Pengerahan relawan dan gabungan untuk

Bencana di politisir

Penggunaan suatu bencana oleh oknum calon tertentu untuk menaikan "niai jual" nilai suaranya pada audien yang sedang terkena bencana

Bentuknya

Penggunaan bencana sebagai sarana untuk mendulang suara dengan berbagai hala yang menguntungkan mereka.

Terlepas dari politik bencana terutama jelang tahun politik 2019 sebaiknya kita harus arif dan pemilik kebijakan juga petahana harus bis amenenmpatkan diri pada porsinya alias harus bisa mengeuarkan  kebijakan dan action yang memuasakan semua pihak dalam hal ini khusus rakyat yang baru terkena musibah adalah hal utama dan hindarkan" kepentingan pribadi/partai" untuk mengatasi segala hal yang berhungan dengan kemanusiaan dan segalanya harus yang utama.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun