Keterlibatan Oknum Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pengembang Swasta Lippo Group dalam Kasus Mangkraknya Kota Modern Meikarta

Lembaga riset Nielsen sempat mengungkapkan, belanja iklan Meikarta sepanjang tahun 2017 mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun. Ini adalah berdasarkan harga iklan saat itu, tanpa memperhitungkan diskon dan bonus.

1. Digugat Pailit Vendor - Mei 2018

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi. Pendaftaran gugatan pailit tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

1. Mei 2018 - Isu Subkontraktor Enggan Kerjakan Proyek

Pada Mei 2018 kabar tidak sedap kembali menerpa mega proyek Meikarta. Beredar kabar, kontraktor proyek PT Total Bangun Persada Tbk meminta pada subkontraktor menghentikan sementara pekerjaan proyek. Ada 15 subkontraktor yang menggarap proyek ini antara lain PT Rajawali Karya Gemilang, CV Indah Jaya, CV Agung Putra, CV PutraMbarep, CV Surya Jaya Gemilang, PT Bumi Graha Perkasa, PT Satria Gesit Perkasa. Lalu, PT Karya Logam, PT Jaya Abadi Alumindo Abadi, PT Lancar Jaya, PT Bumiraya Inti Pualam, PT COZI Cipta Kreasi, PT Cipta Graha, PT Multi Prima Wood, PT Gophas Grafis Utama.

1. Kasus Suap Perizinan - Oktober 2018

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta. Ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK.Para pejabat pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar. Selain itu, KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group dalam kasus penyuapan.

Sumber : CNBC Indonesia

Bagaimana Solusi Pemerintah Terhadap Kerugian dari Konsumen Meikarta?

Sumber : CNBC Indonesia 

Seiring berjalannya waktu, ditemukan fakta bahwa pembangunan Meikarta tidak berjalan sesuai rencana. Berbagai persoalan yang mendera proyek ini menyebabkan tertundanya serah terima unit apartemen. Meikarta gagal menyerahkan unit-unit apartemen yang dijanjikan pada Desember 2022, dengan hanya sekitar 1.800 unit yang diserahterimakan dari total 130.000 unit yang terjual, yang berarti hanya 1,8%. Keterlambatan ini menyebabkan kerugian hingga Rp 30 miliar.Untuk menanggulangi kerugian konsumen, pemerintah mengambil beberapa langkah perlindungan, di antaranya berdasarkan peraturan berikut:

1. UU No. 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen/UUPK)

2.