Menurut Sharma, "paid news"Â dalam media India adalah berita atau analisis yang muncul di surat kabar cetak maupun digital yang dibayar dengan uang ataupun barang sebagai pertimbangan (Sharma, 2013).Â
Singkatnya adalah seseorang atau sekelompok dapat membayar sebuah artikel untuk tayang di media berita, mereka dapat menyewa jurnalis untuk menulis apapun yang diinginkan. Perbedaannya dengan private treaties adalah paid news hanya dalam jangka pendek dan hanya membayar sesuai dengan jumlah artikel yang diinginkan, sedangkan private treaties adalah kontrak jangka panjang dimana terdapat tujuan untuk membangun merek.
TOI menerapkan praktik ini sejak tahun 2012 yang diawali dengan berita di media cetak kemudian berpindah ke surat kabar digital. Ide dari paid news ini berawal dari tahun 2003 dimana saat itu TOI merasa bahwa audiens sudah bosan dengan berita seputar permasalahan politik atau ekonomi di India, sehingga ingin menyorot juga topik gaya hidup, fashion, dan entertainment.Â
Selebriti atau public figure dapat membayar jurnalis untuk menayangkan berita tentang mereka. Namun semakin maraknya sistem paid news ini, tak jarang TOI juga menyediakan jasa paid news bagi tokoh-tokoh politik. Paid news begitu digandrungi oleh mereka yang berkepentingan apalagi disaat pemilu (Sharma, 2013).
Dahulu paid news ini hanya sebatas artikel di media cetak berupa teks atau foto, kini format dari paid news bisa berupa video atau audio dan teks sesuai dengan permintaan klien.
Mengapa sistem Paid News TOI Menjadi Kontroversial?
Jika melihat dari segi bisnis, paid news termasuk menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini juga berguna untuk selebriti, brand, ataupun organisasi untuk mendapatkan recognition dari publik.Â
Namun, sayangnya masyarakat justru tidak begitu menyukai sistem paid news apalagi banyaknya perusahaan media lain yang juga mempunyai praktik yang sama.
Sistem paid news TOI mendapatkan kritik dari salah satu artikel di website Opindia. Artikel tersebut menyebutkan bahwa pada tanggal 28 April 2021, TOI menerbitkan sebuah artikel advertising di media cetak mereka mengenai propaganda anti-Modi yakni propaganda yang tidak mendukung perdana menteri India, Narendra Modi.
