Mohon tunggu...
Kang Mizan
Kang Mizan Mohon Tunggu... Penulis - Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I. email: kangmizan53@gmail.com

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Oligarki, Demokrasi dan Referendum Amademen UUD 45

15 Oktober 2021   17:20 Diperbarui: 16 Oktober 2021   12:05 328
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Lihat juga itu ketimpangan kesejahteraan sosial yang super ekstrim. Terdapat beberapa orang saja dari 272 juta jiwa orang Indonesia yang super kaya, dan, di sisi sebaliknya terdapat ratusan juta orang Indonesia yang super miskin yang untuk bertahan hidup perlu mendapat perlindungan berbagai program subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah.

Lah apa gunanya demokrasi? Prof Yudi Latif memberikan penjelasan sebagai berikut. Passages penuh dari Kang Yudi https://www.instagram.com/yudi.latif/, adalah seperti passages dengan huruf miring dibawah ini. Judul:  Politik Akal Sehat.

Politik akal sehat tampaknya sedang memasuki ruang gawat darurat di negeri ini. Ibukota negara sbg ibu teladan menjelma jadi ibu pesakitan. 

Bbgai bentuk pilihan dan kebijakan publik tak memenuhi asas2 nalar publik  yg  sehat--dgn tendensi pengabaian 4 prinsip utama politik responsif: rasionalitas, efisiensi, keadilan dan kebebasan. Bahwa  politik  responsif  hrs pertimbangkan  rasionalitas  publik  tanpa kesemena-menaan  membuat  kebijakan; adaptabilitas  kebijakan dan institusi politik thd keadaan; senasib sepenanggungan dlm keuntungan dan beban; persetujuan partisipatif rakyat thd (kebijakan) pemerintah. 

Politik responsif menghendaki agar perkembangan demokrasi tak berhenti sebatas demokrasi minimalis yg elitis, ttp menjadi demokrasi deliberatif (permusyawaratan) yg dipimpin hikmat-kebijaksanaan. 

Demokrasi elitis, sbgmn dikonseptualisasikan  Joseph  Schumpeter, mengerdilkan demokrasi sebatas metode prosedural, melupakan substansi  berkaitan dgn  tujuan  kesejahteraan  atau  perbaikan  nasib  rakyat. Demokrasi hanyalah  seperangkat  prosedur sbg wahana  keputusan  diambil dan kebijakan dihasilkan. 

Kedua,  konsep  politik  dianalogikan  dgn konsep  ekonomi  pasar. Kompetisi  politik  berhubungan  erat  dgn kompetisi  ekonomi. Demokrasi  elitis  menempatkan  demokrasi  sbg  arena kompetisi  bagi  elit terbatas  dan  teratas.  Politisinya pengusaha,  wakil  rakyatnya saudagar,  voternya konsumen. 

Ketiga,  demokrasi elitis berbeda tipis dgn sistem totalitarianisme sebatas bahwa pemimpin dr demokrasi elitis diajukan sementara dlm sistem kediktatoran berdasarkan pemaksaan. 

Keempat, rakyat umum memiliki peranan  minimal.  Rakyat  hanya  datang  ke pemilu  utk  memilih  wakilnya  namun  mereka  tdk  dpt "menentukan"  dan berpartisipasi dlm pengambilan kebijakan.

Demokrasi deliberatif bermaksud mengatasi kekurangan demokrasi elitis  dgn memandang kebebasan  individu  dan  kesetaraan  politik  sbg  hal  penting  sejauh  dpt mendorong  kemampuan  manusia  utk  membentuk  tatanan  kolektif  yg berkeadilan melalui deliberasi rasional.

Demokrasi Prosedural Vs Demokrasi Pancasila

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun