Mas Rizal Ramli kembali berkoar. Jika sebelumnya melontarkan kritik pedas atas penyelenggaran Ibadah Haji dan Lilitan Utang PT Garuda Indonesia, kemarin melontarkan kritik cadas yang dialamatkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset, Nadiem Makarim. Kritik pedas dan tajam ini di broadcast melalui live streaming dan YouTube Channel FNN Bang Arief, 16 Juni 2021.
Sebetulnya sudah demikian banyaknya kecaman terhadap kebijakan, program, dan kinerja mantan Bos GoJek ini. Lihat, misalnya, demikian masifnya kritikan yang diboradcast oleh Vox Point Pendidikan Indonesia. Ambil contoh video Vox Point dengan judul: SINAU: CAPAIAN KEMENDIKBUD 2020 Vs TARGET RPJM BIDANG PENDIDIKAN. Contoh yang lebih galak mencakup video yang berjudul: "WORLD CLASS UNIVERSITY Cuma SLOGAN..."
Video yang terkait dengan World Class University (WUR) ini menyajikan diskusi seru dan concise antara Mas Indra Charismiadji (Vox Point Indonesia) dengan Prof Sulistyowati (Universitas Indonesia). Disini Prof Sulis menyatakan bahwa rendahnya kualitas perguruan tinggi di Indonesia sebagian bersumber dari kencangnya belitan birokrasi Kemendikbud terhadap universitas/perguruan tinggi.
Dalam nuansa yang sama, belitan birokrasi yang menggegroti kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia  juga dilontarkan oleh Rizal Ramli (RR) pada acara FNN Bang Arief seperti disebutkan diatas. Misalnya, RR menunjuk isu pengangkatan Rektor oleh Presiden.
Persetujuan Presiden ini lebih bertujuan untuk mengendalikan universitas. Kepatuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan prestasi akademis. Rektor yang diangkat oleh Presiden tentu saja yang diperkirakan akan tunduk pada Presiden. Berhasil tidaknya Sang Rektor untuk meningkatkan kualitas universitas bukanlah hal utama. Demikian, kira-kira pesan yang disampaikan oleh alumnus Boston University, MA, USA, ini.
Lebih jauh lagi, Uda Rizal ini yang juga merupakan alumni Departemen Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB) merasa malu sekali atas peringkat QS WUR ITB yang stagnan ditingkat 300an. Penulis juga prihatin atas hal ini lebih-lebih jika dibandingkan dengan Institut Teknologi Singapura (NTUS). Bagaimana mungkin kualitas ITB jauh dibawah kualitas Nanyang Tech Univ. Singapore, yang baru didirikan "kemarin sore." Apa salahnya dengan ITB?
GAMBAR: QS WUR 2022 untuk NEGARA-NEGARA ASEAN FOUR
NTUS untuk QS WUR 2022 ini berada di ranking 12. NTUS yang didirikan pada tahun 1991 jauh lebih muda dari ITB yang didirikan pada tahun 1959.
Lebih menyesakan lagi, umur ITB sebetulnya lebih tua lagi. ITB sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. ITB itu dimuali dari Technische Hoogeschool te Bandung (1942 -- 1945), kemudian berubah menjadi Institute of Tropical Scientific Research (1942 -- 1945), dan seterusnya hingga ITB di tahun 1959.
Sekali lagi, apa salahnya dengan ITB atau dunia Pendidikan Tinggi Indonesia secara lebih umum? Jelas isu utamanya bukan pendanaan atau uang. Anggaran Pendidikan APBN melonjak drastis sejak dua dekade terakhir. Nilainya mendekati Rp500 triliun di APBN 2021.
Salahnya, menurut Mantan Menko Perekonomian Kabinet Jokowi-JK ini, terletak pada kecilnya pengalaman dan kemampuan Mas Menteri Nadiem Makarim dalam bidang Pendidikan. Narasi galaknya, menurut penulis, Mas Menteri Ngak Becus. Ini tentunya terkait dengan segmen jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, Nadiem Makarim, sejauh ini.
Ketidakbecusan Mas Menteri itu antara lain menurut Bang RR, dalam acara Podcast Bang Arief diatas, antara lain oleh  karena hingga saat ini Mas Menteri belum mampu menerbitkan target perbaikan kualitas Pendidikan tinggi Indonesia. Target yang sederhana saja tidak mampu diterbitkan oleh Nadiem Makarim, imbuh Rizal Ramli.
Penulis sempat membaca Road Map Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045, yang dibuat oleh Mas Menteri. Buruk sekali, amburadul dan sangat tidak pantas sebagai produk suatu kementerian negara dengan anggaran ratusan triliun setiap tahunnya.
Wajar jika road map ini ditolak oleh Komisi X DPR RI. Menurut Mas Indra Charismiadji, Vox Point Indonesia, Komisi X DPR RI memerintahkan Mas Menteri untuk merevisi Road Map itu. Miris, setelah empat bulan revisi tersebut belum terdengar juga keberadaannya, menurut Mas Indra termaksud.
Menurut penulis, adalah sangat masuk akal jika Road Map itu sangat buruk dan amburadul karena tidak ditulis berdasarkan Blue Print Pendidikan Indonesia. Indonesia belum memiliki Blue Print ini. Bayangkan apa yang akan terjadi jika kita membangun rumah apalagi Smart Buildings tanpa dilandasi oleh suatu Blue Print yang baik.
Dalam perspektif yang lebih luas, patut kita pertanyakan ada apa dengan kualitas Pendidikan kita yang demikian buruk ini. Kita tidak kurang dengan deretan Menteri Pendidikan yang berkualitas. Kita juga bukan saja tidak kekurangan dana Pendidikan tetapi berlebihan.
Menurut penulis sumber penyakit utama Pendidikan kita terletak pada birokrasi Kementerian dan Pendidikan. Gurita birokrasi ini sudah demikian besarnya. Pangkas pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sisakan tidak lebih dari 10 persen saja.
Mustahil Pendidikan kita akan berkualitas jika tidak ada pemangkasan birokrasi secara besar-besaran. Â Mustahil ada pemangkasan birokrasi jika tidak didahului oleh pemangkasan pegawai!
Kontak: kangmizan53@gmail.com
