Sama seperti kasus slot 1, hari Senin berikutnya buka kembali dash board dan apes ketemu notifikasi Anda belum berhasil. Slot 3 sampai saat ini, 5 Mei 2020, jam 5.38 sore, belum dibuka.
Kredibilitas Suatu Program
Sebagai sedikit pencerahan, penulis yakin bahwa banyak diantara kita yang pernah gagal ikut ujian masuk PTN. Namun, kredibilitas sistem ujian tersebut sudah diakui publik dan jarang, jika ada, yang mengatakan bahwa proses seleksi tersebut beraroma KKN.Â
Lihat juga bahwa banyak diantara kita, penulis yakin, pernah gagal pada seleksi masuk perusahaan swasta. Namun, jarang, jika ada, yang mengatakan bahwa proses seleksi itu berbau KKN.
Sebaliknya, banyak juga tentunya yang pernah dengar proses masuk CPNS. Sayangnya, kredibilitas proses seleksi ini terutama untuk PNS (ASN) pada sebagian, jika tidak pada hampir seluruh, Pemda dapat dikatakan buruk. Tahap yang paling rawan seperti yang pernah penulis dengar adalah pada tahap wawancara.
Rendahnya Kredibilitas Kartu Prakerja
Sekarang dengan ketertutupan yang demikian besar wajar jika kita tanyakan kredibilitas proses evaluasi dalam menentukan berhasil tidak nya seorang pelamar untuk mendapatkan Kartu Prakerja. Pertanyaan ini penting karena jutaan orang yang sedang dalam kesusahan menginginkan kejelasan dan  kepastian prosedur evaluasi yang dilakukan oleh Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja.
Misalnya, seseorang menyatakan bahwa saya sudah dua bulan dirumahkan dan tidak ada uang lagi untuk makan. Dia tentu saja bertanya kenapa dia tidak diprioritaskan pada slot 1 atau pada slot 2 sesuai dengan janji Presiden Jokowi.
Dalam nuansa yang lebih umum dan lebih strategis, publik sebetulnya memiliki hak konstitusional atas keterbukaan informasi program pemerintah , senilai Rp20 triliun ini. Banyak uang ini boz dan akan berlanjut hingga lima tahun ke depan. Masih sekitar Rp80 triliun lagi yang perlu disediakan oleh BU SMI yang tentunya dengan cetak utang kembali.
Publik, misalnya, perlu tahu kriteria umum dari orang-orang yang lulus slot 1 dan lulus slot 2  dari program ini yang dibiayai dari utang negara yang akan dibayar oleh rezim pemerintah yang berikutnya. Bu SMI sebagai mantan direktur Bank Dunia seharusnya paham betul atas prinsip a good governance suatu proyek pemerintah.
Diabaikannya Pesan Jokowi
