Walau demikian, kebijakan pemasangan stiker ini hanya imbauan dari Kementerian Sosial dan pelaksanaannya diserahkan pada Pemda Kabupaten/Kota setempat.
Saat ini Kementerian Sosial sedang menyiapkan standardisasi Stiker Keluarga Miskin sesuai dengan pernyataan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, Mokhamad Royani, yang dilansir Harian Nasional (Rabu, 8 Januari 2020).
Ironisnya, keterangan Dirjen Royani ini akan bermuara pada ketidakmerataan dan keterlambatan pemasangan stiker mengingat posisi stiker itu secara nasional lebih bersifat sukarela.
Selain itu, sangat sulit untuk monitoring stiker itu apalagi melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut karena kesemua ini dilakukan secara manual alias pekerjaan tangan dan kaki.
Kian sulit jika tidak digunakan teknologi otomatisasi mengingat secara nasional ada lebih dari 500 kabupaten/kota dan terdiri dari lebih dari 80.000 desa/kelurahan. Dan, makin sulit lagi, mengingat ada sepuluh juta rumah penerima manfaat PKH.
Alternatif solusi kesenjangan tersebut adalah dengan melakukan digitalisasi daftar penerima manfaat PKH. Datanya sudah tersedia di Kemensos tinggal diunggah ke website Kemensos saja.
Ukuran data ini relatif kecil dengan hanya 10 juta KK. Bandingkan dengan data 185 juta DPT Pemilu 2019. Data ini terurai by name and by address serta dapat di filter secara berjenjang mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan hingga ke desa/kelurahan.Â
Zaman Tech 4.0 sekarang tidak perlu cemas dengan kapasitas dan pengoperasian server. Sewa saja server awan atau cloud yang dapat diakses 24/7 yaitu 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu, serta, dapat diakses dari mana saja. Sewanya juga sangat murah karena penulis secara pribadi sudah menggunakan server cloud ini sejak beberapa tahun yang lalu.
Digitalisasi program PKH ini akan dapat mengundang relawan dalam jumlah yang besar untuk melaporkan jika masih ada kasus-kasus seperti rumah bertingkat dan mobil seperti di atas.
Mereka juga dapat dengan gampang melaporkan jika ternyata ada anggota Timses Pemilu dan terhitung kaya tetapi ada dalam daftar PKH termaksud.
Selain itu, relawan juga dapat mendampingi orang-orang seperti Bang Roni dan Bang Dani diatas. Mereka ini tidak berani dan tidak tahu memperjuangkan hak kesejahteraan sosial mereka.Â
