Jabatan Wakil Menteri Melanggar Konstitusi

Sekarang boleh dikatakan Wamen itu merupakan bagian dari kelompok disguised unemployment sektor negara. Bang Erick Thohir mungkin berpendapat dari pada magata (makan gaji buta) kenapa para Wamen itu tidak dimanfaatkan untuk kemajuan BUMN dengan aset Rp8.000 triliun. Atau, Menteri Jokowi dengan aset yang lebih besar dari aset Prabowo Subianto ini, tidak menolak atas desakan beberapa pihak termasuk para Wamen itu sendiri agar mereka diberikan tugas tambahan sebagai Komisaris BUMN.

Namun, apa yang terjadi jika kemudian ada diantara mereka itu, atau, bahkan semua mereka tersebut ternyata komisaris BUMN yang magata juga. Satu magata saja sudah mengusik rasa keadilan. Selain itu Komisaris BUMN magata bertolak belakang dengan semangat setiap rupiah uang negara harus benar-benar untuk kepentingan rakyat. Semangat ini terus disuarakan oleh Jokowi berulang kali dalam berbagai kesempatan.   

Kesemua itu sangat mengusik rasa keadilan. Semua itu sebetulnya dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran berat Pancasila dan UUD 1945. . 

Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, perkenankan saya, Kompasianer Almizan, menyampaikan pendapat atas gugatan jabatan Wakil Menteri Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang saat ini sedang digelar di Mahkamah Konstitusi. Jabatan ini melanggar konstitusi dan dengan demikian wajib dihapus.