Hanya Revolusi yang Bisa Hentikan Utang Pemerintah

Penulis yakin Anda pernah dengar umpatan Koh Ahok terkait  jumlah pegawai Pemda DKI yang sangat berlebihan. Ketika itu BTP alias Ahok yang masih  menjabat sebagai Gubernur DKI Koh Ahok mengatakan bahwa ASN Pemda DKI Jakarta yang dibutuhkan sebetulnya kurang dari separuh yang ada waktu itu.

Penulis memang dalam banyak hal termotivasi dengan gebrakan Mantan Bupati Belitung ini dan untuk kasus ini merasakan hal yang sama juga terjadi di Kementerian Keuangan ketika itu. Ketika itu, sebagian, bahkan mungkin sebagian besar, pegawai Kementerian Keuangan hanya sibuk rapat-rapat di hotel dan/atau melakukan perjalanan dinas. Ketika itu juga, hal yang serupa penulis lihat juga di banyak kementerian dan lembaga negara yang lain. 

Anda pernah dengar, pasti, bahwa di awal-awal pemerintaha Jokowi jilid 1 ada perintah pemangkasan anggaran untuk kegiatan rapat-rapat dan/atau berbagai kegiatan di hotel-hotel serta perintah pemangkasan kegiatan perjalanan dinas. Namun, jarang yang pernah dengar dampak positif dari kebijakan itu. Jarang yang pernah dengar bahwa kantor yang tadinya sangat lenggang mendadak ramai kembali. Tidak sulit lagi untuk mencari orang sekarang. Hasil yang didapat ya begitu-begitu saja alias tidak mengalami perubahan.

Kemudian, apakah Anda pernah dengar bahwa kebijakan larangan termaksud terus berlaku hingga saat ini? Persis, penulis yakin Anda tidak pernah dengar hal itu sebab larangan itu sudah dicabut ketika memasuki tahun-tahun politik dan tidak pernah diberlakukan kembali hingga saat ini.

Trending topik minggu ini adalah jimat yang dipakai peserta ujian rekrutmen ASN. Persis rekrutmen pegawai pemerintah terus dilaksanakan setiap tahun. Sepakat jika Anda mendengar itu hanya sebatas mengisi formasi pegawai yang pensiun. Jumlah pegawai baru persis sama dengan jumlah pegawai yang pensiun. Dengan kata lain, dan secara lebih umum, kelebihan jumlah aparatur negara pemerintah tidak berkurang dari tahun ke tahun.

Saya kira Anda sepakat dengan penulis bahwa satu-satunya cara untuk memangkas kelebihan jumlah aparatur negara itu dengan kebijakan negative growth pegawai pemerintah. Mkasudnya, jumlah rekrutmen aparatur  negara baru lebih kecil dari jumlah yang pensiun. Kebijakan ini perlu dilaksanakan secara konsisten dan berlanjut perlu serta tetap dilaksanakan dalam tahun-tahun politik. Ini mencakup perspektif jangka menengah dan jangka panjang.

Lebih sexy lagi, kebijakan negative growth ini paling cocok jika dikaitkan dengan rencana IKN baru di Kaltim.  Juga, paling cocok dalam semangat otomatisasi pekerjaan dalam Era Tech 4.0 sekarang ini. Walaupun demikian, kita semua belum mendengar adanya semangat ini dalam perencanaan IKN baru di Kalimantan Timur. 

Sekarang bagaimana jika kita ke BUMN dan bertemu tokoh muda flamboyan Bang Erick Thohir. Saya kira kita sepakat bahwa adik kandung orang terkaya Indonesia ke 17 ini, Garibaldi Thohir, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Apresiasi itu mencakup pada berbagai gebrakan mulai dari  pemangkasan jabatan di Kementerian BUMN, inisiatif holdingnisasi, hingga keberanian dan ketegasan mantan pemilik klub sepak bola Eropa ini dalam waktu yang singkat bongkar pasang CEO sejumlah BUMN strategis termasuk PT Pertamina, PT PLN, dan PT Garuda Indonesia 

Walaupun demikian, tidak banyak yang pernah dengar bahwa setoran kumulatif dari sekitar 148 BUMN dengan aset sekitar Rp8.000 triliun ke kas negara sangat mengecewakan. Misalnya, setoran laba BUMN ke pemerintah Itu hanya Rp48 tirliun untuk tahun 2019 dan Rp49 triliun untuk tahun 2020 ini, atau, hanya sekitar 0,5 persen dari nilai aset tersebut. Sangat jauh dibawah norma konservatif 10 persen. 

Lebih mengecewakan lagi jika melihat kenyataan sejauh ini kita belum mendengar dari Mantan Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin ini untuk meningkatkan setoran termaksud dalam tahun-tahun mendatang.

Apa masih dapat diharapkan hiruk pikuk anak putra Ahmad Thahir (lampung) dengan Bu Lina, WNI keturuan Tionghoa Solo ini, lambat laun akan bermuara pada peningkatan kewajiban BUMN untuk menyetor laba BUMN pada kas negara secara lebih wajar.