Mimpi Depolitisasi Jiwasraya dan BUMN Sandiaga Uno

Tertarik berbaur takjub dengan tekad Mantan CEO PT Saratoga Investama Sedaya ini dengan bidang usaha meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan, yang iba dengan pekerjaan yang sangat berat dari Erick Thohir untuk mengarahkan BUMN pada jalur Good Governance. 

Pekerjaan menghela BUMN ke jalur good governance itu sangat sulit, seperti diakui sendiri oleh Sandy, karena masifnya unsur politik. Ini bukan terjadi di Era Jokowi saja tetapi terjadi juga di masa lalu dan berpotensi untuk tetap berlanjut pada masa-masa mendatang. Ini bukan hanya di Jiwasraya saja tetapi di hampir jika tidak di seluruh BUMN. 

Lihat itu PT Pertamina, misalnya. Ahok memang orang bersih dan hebat tetapi mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah orang yang terbaik untuk mengisi jabatan Komisaris Utama PT Pertamina dalam aspek murni good governance. Juga, rasanya hampir mustahil orang yang pernah terpidana atas kasus penistaan agama ini memangku jabatan bergengsi itu jika ia bukan kader PDIP. 

Lihat juga misalnya relawan Jokowi Fadjroel Rahman yang sekarang menjabat sebagai juru bicara Presiden Jokowi. Ia tidak memiliki rekam jejak apapun dalam bidang konstruksi tetapi diangkat menjadi Komisaris Utama PT Adhi Karya sejak tahun 2015. 

Secara lebih umum, penulis sangat yakin bahwa CEO di setiap 118 BUMN, dengan aset sekitar Rp8.000 triliun, sesak dengan orang-orang politik dan/atau terkait dengan partai politik. Hal ini berlaku juga untuk anak cucu BUMN yang berjumlah lebih dari 1.000 perusahaan dan dengan aset yang berkemungkinan lebih dari nilai aset keseluruhan BUMN itu.

Angka Rp8.000 triliun itu angka yang besar. Angka ini lebih dari tiga lipat APBN 2020 yang hanya berjumlah Rp2.500 triliun. Nilai aset BUMN itu hampir delapan lipat dari total kekayaan T0p10 orang terkaya Indonesia yang hanya Rp1.187 triliun (US$87.95 milyar), yang dimulai dari keluarga Hartono lanjut ke keluarga Widjaja, lanjut ke Prajogo Pangestu .. dst.. hingga Chairul Tanjung dan Jogi Hendra Atmadja. Orang terkaya Indonesia 2019 adalah versi majalah Forbes, USA.

Masih menurut Forbes 2019, kakak kandung menteri BUMN Erick Thahir, Garibaldi Thahir berada di urutan 17 orang terkaya Indonesia dengan total kekayaan US$1.6 miliar atau sekitar Rp22.0 triliun.

Dengan kata lain, BUMN dan anak cucunya mengakomodasi ribuan politisi. Politisi tersebut utamanya adalah kader-kader dari koalisi partai yang sedang berkuasa yang saat ini adalah PDIP dan seluruh anggota koalisinya. Hembusan angin depolitisasi BUMN jelas saja akan mereka lawan matian-matian, lojiknya.

Kita tentu paham bahwa Sandy belum terlalu lama bergabung dengan Partai Gerindra dan baru saja diangkat menjadi salah seorang wakil ketua dewan pembina partai politik besutan Prabowo Soebianto ini. Kita juga paham bahwa Erick Thohir bukan kader partai politik dan tentu saja tidak memiliki jabatan apa-apa di kepengurusan Parpol yang mana pun. 

Dengan demikian, adalah sangat mengagumkan sekali jika politisi muda Waketum Partai Gerindra ini dapat membantu Erick Thohir untuk depolitisasi Jiwasraya dan BUMN secara lebih umum. Sekali lagi, depolitisasi itu adalah kurang lebih menghilangkan orang-orang politik pada BUMN beserta anak cucunya. Ini super sulit jika tidak hendak mengatakan mustahil.

Sandiaga UNO dapat saja ditunjuk oleh Erick sebagai CEO pada salah satu atau beberapa BUMN. Namun, penulis akan sangat terkagum-kagum jika mimpi depolitisasi BUMN itu menjadi kenyataan hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi di tahun 2024 nanti.