Mimpi Depolitisasi Jiwasraya dan BUMN Sandiaga Uno

Sandiaga Uno viral dan viral kembali. Misalnya, pria kelahiran Rumbai, Pekanbaru, ini diyakini oleh Presiden Jokowi untuk menggantinya pada ajang Pilpres 2024 mendatang.

Memang Jokowi tidak secara tegas menyebut nama yang sering disapa sebagai Sandy ini yang menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di DKI Jakarta. Walaupun demikian, beberapa media mengatakan bahwa sosok yang kita bicarakan ini juga mantan Ketua HIPMI dan Cawapres Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019 yang lalu adalah orang yang dimaksud oleh Jokowi dalam sambutannya di acara pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), 15 Januari 2020 yang lalu.

Sandy yang ayahnya berdarah Sulawesi Tenggara ini viral kembali sepekan kemudian. Sekarang, rangkaian sentilan dan pernyataan teman sekolah rekan bisnis Erick Thohir, Menteri BUMN, ini yang terkait dengan sangkarut BUMN dan Jiwasraya/ASABRI diberitakan secara meluas oleh media. Yang paling meluas adalah yang bersumber dari Youtube Macan Idealis, yang diunggah kemarin, Sabtu 25 Januari 2020.

Di sini orang terkaya ke 37 Indonesia ini dengan total kekayaan tahun 2011 sekitar 10 triliun rupiah (US$660 juta) versi majalah Forbes, USA, menyatakan unsur politis sangat kental dalam sangkarut Jiwasraya. Lebih spesifik, Sandy mengatakan adanya kepentingan politik dalam kasus Jiwasraya itu seperti dilansir oleh TribunWow.com, yang kutipannya adalah:

Tapi ini kan masuk ada unsur politiknya nih...Jadi harus dihilangkan, harus ada depolitisasinya

Narasi ada unsur politik itu tentu terkait dengan tokoh politik dan partai politik. Tokoh politik dan/atau partai politik itu dapat saja berada di jajaran dewan direksi dan/atau dewan komisaris Jiwasraya dan/atau di organ lainnya dari BUMN ini.

Tendensi yang kuat mengatakan bahwa mereka itu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menggunakan sumber-sumber yang ada di Jiwasraya dan/atau sumber-sumber pribadi mereka masing-masing untuk mendukung kegiatan-kegiatan tokoh politik dan/atau kegiatan-kegiatan partai politik. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup kegiatan Pilpres dan Pileg. 

Mengingat sangkarut Jiwasraya sudah mulai terdeteksi di tahun 2006, maka tidak tertutup kemungkinan satu atau beberapa orang CEO Jiwasraya terlibat dalam kampanye Pilpres/Pileg 2004 yang mengantar SBY menjadi pemenangnya dan Partai Demokrat berhasil meraup suara yang besar. Sangat mungkin sekali dukungan Jiwasraya pada SBY dan Caleg Partai Demokrat berlanjut ke Pemilu 2009. 

Politisasi BUMN Jiwasraya terkesan terus berlanjut pada Pemilu 2014 dan 2019. Pada ajang kontestasi kedua Pemilu ini, ada indikasi yang kuat satu atau beberapa CEO Jiwasraya beralih dari pendukung SBY dan kader Partai Demokrat menjadi pendukung Jokowi dan/atau kader PDIP dan/atau partai koalisi pendukung Jokowi dalam Pemilu 2014 dan lanjut ke Pemilu 2019. 

Misalnya, Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Harry Prasetyo, pernah menjadi anggota Kantor Staf Presiden (KSP) Presiden Jokowi.  Memang perlu diakui bahwa ada unsur profesionalitas disini tetapi rasanya Sulit sekali atau hampir mustahil untuk mendapatkan jabatan ini jika yang bersangkutan tidak memiliki jalur politik ke KSP.  

Harry Prasetyo sendiri sekarang menjadi tersangka dan berada dalam rumah tahanan Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi di Jiwasraya. Dalam kaitan ini, Kepala Staf KSP, Moeldoko, pernah mengatakan bahwa ia kecolongan atas bergabungnya Mantan CEO Jiwasraya ini ke KSP.

Dalam horison yang lebih luas, penulis tertarik dengan semangat Sandy untuk membantu teman sekolahnya dan mitra bisnis terdahulu yaitu Menteri KIM Erick Thohir dalam benah-benah dan bersih-bersih BUMN termasuk Jiwasraya.