Saling Kadalin Jokowi-Prabowo, Debat Keempat Pilpres 2019

Seperti kita ketahui, Debat Keempat Pilpres 2019 semalam, 30 Maret 2019, di gelar di Hotel Shangrila Jakarta Pusat. Debat yang menyedot perhatian pemirsa Tv ini bertemakan Ideologi, Pertahanan dan Keamanan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional. 

Penulis menontonnya lewat SCTV, atau, Indosiar, atau, MetroTV ya. Agak lupa persisnya tapi yakin bahwa tiga stasiun TV ini yang mendapatkan hak siar langsung (live) acara debat Pilpres yang seru ini. Juga, penulis menduga KPU perlu merogoh kocek miliaran rupiah untuk membeli hak siar live dua jam masing-masing stasiun Tv itu. Pemborosan? mmm, saya kira iya.

Penulis agak ngantuk pada segmen pembacaan Visi Misa kedua Paslon, dan, rasanya baru terbangun pada segmen tanya jawab. Itu segmen ketiga rasanya ya pada acara debat yang dipandu oleh Retno Pinasti (SCTV) . Disni ada dua isu  yang penulis paling ingat. Pertama, isu pembangunan dan anggaran Alutsista, dan, kedua, isu layanan digital Pemerintah.

PDB Nominal, harga berlaku, 2018. Dokpri

Disini, dalam acara debat yang juga dipandu oleh Zulfikar Naghi (Indosiar), Prabowo mengkritik kurangnya perhatian Pemerintahan Jokowi terhadap pembangunan Alutsista, Alat Utama Sistem Pertahanan, Indonesia.

Kurangnya perhatian Jokowi itu, antara lain, ia tunjukan dengan anggaran Alutsista Indonesia yang hanya 0,8 persen PDB kita. Singapura saja, tersirat Prabowo ingin mengatakan sebagai negara kecil, anggaran pertahanannya, penulis duga termasuk anggaran Alutsista, sebesar 30% Singapore national Budget. 

Angka 30% Prabowo dapat dari mana ya? Menurut The Strait Times, klik disini, anggaran pertahanan Singapura untuk tahun fiskal 2018 adalah US$14.76 miliar, atau, kalau kita buat persentase berdasarkan data IMF pada tabel diatas hanya 4,26 persen PDB Singapura! Prabowo sengaja ngadalin Jokowi? 

Bukan ngadalin loh. Itu 30% dari APBN Singapura. Tapi, karena Singapura lebih kecil dari Kabupaten Bogor, Jabar, APBN Singapura juga relatif kecil jika dibandingkan dengan Indonesia. Untuk tahun fiskal 2019, APBN Singapura hanya Rp543, 53 triliun. Jadi, APBN Singapura itu hanya 22 persen APBN Indonesia yang berjumlah Rp2.439 triliun. 

Lebih jauh lagi, cakupan anggaran pertahanan Singapura itu berbeda dengan cakupan anggaran pertahanan Indonesia. Di Singapura itu mencakup defense, security, dan diplomacy efforts. Security itu mencakup anggaran, Cyber Security, anggaran Densus dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) jika di Indonesia. Lebih jauh lagi, anggaran defense itu digunakan untuk investasi pengembangan teknologi pertahanan 4.0 yang mencakup kecerdasan buatan dan robot-robot keamanan. Silahkan klik The Strait Times disini

MIRISNYA LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH

Terkait isu layanan digital dapat kita bedah sebagai berikut. Jokowi mengatakan bahwa jika dulu izin investasi yang memakan waktu sembilan bulan atau lebih, maka sekarang tinggal beberapa jam saja dengan inovasi layanan digital. Penulis bergumam too good to be true bozz.

Sayangnya, Prabowo tidak bertanya, misalnya, izin yang mana itu Pak Jokowi? Jangan ngaku-ngaku aja (balikin jika Jokowi pernah nyerang Prabowo dengan kata-kata jangan nuduh, jika ada bukti laporin dong). Jika ini terjadi, sangat serulah benturan saling silang itu.

Ingat kasus korupsi Meikarta? Penulis yakin jika sistem perizinan sederhana dan transparans serta dalam hitungan klik jam, maka tidak akan menyebabkan terjadinya korupsi. Lebih jauh lagi, apakah perizinan di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dapat diselesaikan dalam klik beberapa jam? Jika Anda berniat membuka gerai kuliner seperti Sate Tegal, Ayam Goreng, soto, dll, yakin bisa selesai dalam beberapa bulan, jangan berapa jam lah?

Kebetulan kita punya Kompasianer yang berprofesi sebagai Medical Doctor. Siapa? Tentu saja Dr. Posma Siahaan Kompasianipal yang hebat itu. Bagaimana Doc tentang perizinan untuk praktek dokter, atau, izin untuk buka Klinik 24 Jam?

Konsekuensi Pekerjaan Manual KPU 2019

Diatas kesemua itu, hajatan akbar lima tahunan kita yaitu Pemilu 2019 hampir semuanya dilakukan secara manual dan oleh karena itu menghabiskan anggaran besar sekali. Ini terutama dalam aspek Pengumpulan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019.

Semuanya dilakukan sacara manual mulai dari TPS, KPPS, PPK Kecamatan) hingga ke KPU Jakarta. Tidak ada validasi data by system (tidak ada built in control), tidak ada pengawasan melekat disini. KPU hanya bertumpu pada saksi-saksi mulai dari saksi TPS, saksi PPK, hingga saksi di KPU Provinsi.

Konsekuensinya, dengan jumlah 800.000 TPS seluruh Indonesia, peluang adanya kongkalikong antara saksi dengan petugas KPU sangat besar. Namun, ini tidak berlaku untuk jenis Pemilu Pilpres. Ini berlaku untuk jenis Pileg DPR/DPRD dan Pileg DPD.

Penjelasan yang lebih rinci dapat dilihat di "Bandit-bandit Bergentayangän di Pemilu 2019" Klik disini 

dokpri

Penjelasan yang lebih rinci lagi ada di "Paradoks Jokowi 4.0 dan Dedigitalisasi Pemilu 2019." Klik disini

dokpri

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.