Jusuf Kalla masih berpluang untuk Cawapres Jokowi

UU Nomor 42/2008 tersebut kemudian digugat ke Mahkahmah Konstitusi (MK) oleh antara lain beberapa pakar hukum tata negara termasuk Effendi Gazali. Mereka berpendapat bahwa konstitusi menghendaki Pemilu legislatif itu dilakukan secara serentak atau dalam waktu yang persis bersamaan dengan Pilpres. Mereka memenangkan gugatan itu. Ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

Dengan demikian, Timses Informal Jokowi plus elit partai pengusung utama (Golkar dan PDIP plus Nasdem) tinggal memperhitungkan dampak elektabilitas Jokowi dengan gaduhnya suara ahli hukum tata negara pasca penetapan JK sebagai Cawapres Jokowi, jika opsi ini yang diambil. Tim tersebut plus Jokowi sendiri tentunya juga perlu mempertimbangkan kapasitas Tim untuk berkomunikasi dan/atau melobby MK/Bawaslu serta tinggi rendahnya risiko jika ada gugatan ke Bawaslu dan/atau ke Mahkamah Konstitusi. 

Pagi ini, Selasa, 6 Maret 2018, sekilas saya dengar CNN Indonesia menyiarkan kesiapan Rizal Ramli, Mantan Menko Maritim dan Kelautan Kabinet Kerja Jokowi, menyatakan kesiapan untuk bertarung untuk RIOne (Presiden) di Pemilu 2019. Pernyataan itu benar ketika saya cek di media OnLine seperti yang dirilis oleh TribunNews, 5 Maret 2018.

Rizal Ramli. Foto: Tribunnews.

Untuk itu, Beliau yang akrab disapa dengan Pak RR ini, masih membutuhkan dukungan partai yang belum mendeklarasikan Capres/Wacapres. Masih tersisa lima partai yang belum mengumumkan Capres/Wacapres yang mungkin tertarik dengan deklarasi Pak RR tersebut, yaitu: (i) Partai Gerindra; (ii) Partai PKS; (iii) Partai Demokrat; (iv) Partai PKB, dan (v) Partai PAN. 

Berita ini juga menguatkan spekulasi bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, tidak maju lagi di Pilpres. Selain itu, banyak yang mengunggulkan Prabowo untuk Cawapres Jokowi di Pemilu 2019 tersebut. Misalnya, lihat artikel "Selangkah lagi Prabowo Subianto jadi Cawapres Jokowi."

Pendulum Cawapres Jokowi 2019 masih bergerak Timur Barat.